ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendorong kemitraan global dalam upaya mendukung misi pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pandemi COVID-19 menjadikan tugas pasukan pemelihara perdamaian PBB semakin kompleks. Pasukan perdamaian PBB saat ini juga diminta berkontribusi dalam penanganan pandemi,” ungkap Menteri Luar Negeri RI pada sesi Pembukaan pertemuan virtual Challenges Annual Forum (CAF) dengan tema “Framing Peace Operations in a Changing Global Landscape”, pada tanggal 7 Desember 2020.
Pertemuan diselenggarakan bersama oleh Kementerian Luar Negeri RI dan beberapa think-tank antara lain Challenges Forum (CF) Swedia, Institute for Security Studies (ISS) Afrika Selatan dan Norwegian Institute for International Affairs (NUPI).
Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Menlu Norwegia dan Under-Secretary-General dari UN Department of Peace Operations (USG-PO).
Menlu Retno menekankan pentingnya memastikan agar Misi Pemelihara Perdamaian (MPP) PBB responsif terhadap tantangan di lapangan yang selalu berubah.
Untuk itu, Menlu RI menekankan bahwa kemitraan merupakan kunci MPP sebagai sebuah upaya kolektif dengan tanggung jawab bersama.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menekankan 3 (tiga) hal penting.
Pertama, memastikan kembali dukungan seluruh pihak terhadap MPP PBB. Pasukan pemelihara MPP yang mendapat dukungan secara politis dan pendanaan akan dapat menjalankan mandatnya secara efektif. Selain itu juga dipandang penting untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi personel MPP PBB di tengah masa pandemi saat ini.
Kedua, pasukan yang ditugaskan harus terlatih dengan baik. Pasukan MPP harus dipersiapkan dengan optimal, termasuk memastikan aspek keamanannya agar dapat melakukan tugas dengan baik. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan bagi personel MPP PBB melalui kemitraan erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi regional.
Ketiga, memajukan peran personel MPP PBB perempuan. Komitmen Indonesia dalam hal ini tercermin melalui Resolusi DK PBB 2538 usulan Indonesia yang disahkan pada bulan Agustus 2020.
“Untuk itu, masyarakat internasional diharapkan dapat mengambil langkah-langkah guna implementasi Resolusi tersebut, termasuk melalui penguatan kapasitas dan upaya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi personel MPP PBB perempuan,” imbuhnya.
Pada sesi Pembukaan, Menlu Norwegia mengapresiasi inisiatif Indonesia dalam memajukan Resolusi 2538, dan menekankan pentingnya proses politik dalam misi perdamaian. Sementara itu, USGPO menyampaikan pentingnya kemitraan dalam mengatasi penyebab utama konflik dan pendekatan inklusif dalam upaya bina damai.
Challenges Annual Forum merupakan forum dialog antar berbagai pembuat keputusan, praktisi dan akademisi terkait isu kunci dan perkembangan terkait Misi Pemelihara Perdamaian PBB. (ATN)