ASIATODAY.ID, PARIS – Indonesia mendorong UNESCO, organisasi pendidikan, keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memprioritaskan sektor pendidikan dalam penanganan krisis Covid-19.
Seruan ini disampaikan Duta Besar Indonesia/Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO, Arrmanatha Nasir pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis.
Menurut Arrmanatha, pandemi covid-19 telah menyebabkan sekolah di lebih dari 165 negara ditutup, sehingga akses pendidikan bagi 1,5 miliar pelajar di seluruh dunia menjadi terganggu. Makanya, UNESCO dipandang perlu melakukan penyesuaian program dan anggaran dengan memprioritaskan dukungan kepada negara anggota, khususnya negara berkembang di sektor pendidikan.
Dikatakan, berbagai langkah konkrit yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mitigasi dampak covid-19 terhadap sektor pendidikan, seperti memperkuat pembelajaran jarak jauh khususnya melalui kemitraan swasta dengan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain di UNESCO.
“Di Indonesia, berbagai initiative telah diambil Pemerintah untuk memastikan berlanjutan pendidikan saat covid-19, seperti program antara lain Rumah Belajar SPADA, guru berbagi, dan program pembelajaran melalui siaran televisi,” kata Arrmantha melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (6/7/2020).
Ia juga menyampaikan rencana Indonesia untuk mengaplikasikan pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu fitur tetap kurikulum pendidikan di Indonesia.
Pemerintah pun berencana meningkatkan training bagi para guru agar dapat menerapakan pembelajaran jarak jauh, serta mendorong akses digital yang lebih luas untuk semua pelajar.
Arrmanatha menegaskan, pandemi covid-19 menunjukkan pentingnya kerja sama dan solidaritas internasional. Sebagai negara promotor kerja sama multilateral, Indonesia mendorong agar UNESCO sebagai organisasi multilateral berkontribusi secara konkrit pada upaya migitasi dan adaptasi covid-19.
“UNESCO perlu mendorong langkah bersama dan memperkuat kerja sama multilateral melalui isu-isu yang menjadi tanggung jawabnya seperti pendidikan, sains, kebudayaan, akses dan penyebaran informasi dan komunikasi,” tuturnya.
Sebagai Wakil Presiden kelompok Asia-Pasifik, Arrmanatha juga berbicara atas nama kelompok Asia-Pasifik UNESCO. Kelompok Asia Pasifik UNESCO, merupakan kelompok regional terbesar ke-dua di UNESCO yang beranggotakan 44 negara.
Ia menyampaikan, bagi negara-negara Asia-Pasifik, pandemi covid-19 merupakan cobaan bagi kapasitas masyarakat internasional untuk mengambil langkah kolektif, untuk atas pandemi tersebut.
Kelompok Asia Pasifik mendorong UNESCO dalam menggalang solidaritas dan kerja sama internasional untuk mencari solusi inovatif dan membangun ketahanan global dalam menghadapi covid-19.
Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay menyampaikan, Covid-19 berdampak pada seluruh sektor di bawah kewenangan UNESCO, seperti pendidikan, budaya, sains serta informasi dan komunikasi.
Namun, ia menekankan bahwa pembelajaran paling penting adalah pada sektor Pendidikan. Covid-19 mendorong percepatan future education di mana pendidikan adalah ‘global common goods’.
Audrey pun berharap pendidikan mendapat perhatian lebih dari masyarakat internasional, layaknya kesehatan dan pangan dalam krisis yang terjadi saat ini.
Pada sidang kali ini, salah satu nominasi geoparks Indonesia, yaitu Kaldera Toba, akan disahkan sebagai UNESCO Global Geoparks. Kaldera Toba telah memperoleh rekomendasi positif dari UNESCO Global Geoparks Council pada Konferensi Internasional UNESCO Global Geoparks ke-IV di Lombok, Indonesia, pada 31 Agustus-2 September 2019.
Selain membahas covid-19 terhadap metode kerja dan implementasi program UNESCO, sidang juga membahas mengenai laporan dan rekomendasi dari berbagai program UNESCO.
Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO, yang dibuka dan dipimpin oleh Agapito Mba Mokuy, dari Equatorial Guinea, berlangsung pada 29 Juni – 10 Juli 2020. Sidang tersebut merupakan pertemuan fisik pertama yang dilakukan oleh UNESCO pasca confinement yang berlaku di Prancis. Sejumlah 58 negara anggota Dewan Eksekutif dan negara observer lainnya hadir pada pertemuan tersebut. (AT Network)
Discussion about this post