ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur (Kaltim).
“JICA akan gabung dengan kita sebagai konsultan pengawas dan mengontrol seluruh bangunan-bangunan kita,” jelas Direktur Jenderal Cipta Karya, KemenPUPR, Diana Kusumastuti dalam konferensi pers di Auditorium PUPR, Senin (18/7/2022).
JICA sebagai konsultan akan bertugas mengawasi seluruh proses pembangunan termasuk melakukan quality insurance.
“Kami menunjuk JICA karena Kementerian PUPR belum memiliki pengalaman dalam membangun suatu kota,” jelasnya.
Setelah KemenPURR mengumumkan pemenang sayembara istana wakil presiden, komplek peribadatan, komplek yudikatif dan legislatif, tahap selanjutnya ialah penyusunan basic design dengan berkolaborasi bersama para pemenang sayembara.
“Untuk keempat sayembara IKN tersebut yang akan kita prioritaskan untuk dibangun lebih dulu tentu istana wakil presiden. Kedua komplek peribadatan. Kemudian, ketiga antara yudikatif dan legislatif. Kita akan lelang secara bersama-sama,” jelas Diana.
Setelah basic design disusun kata Diana, pihaknya baru akan bisa mengestimasikan kebutuhan biaya untuk pembangunan istana wakil presiden, komplek peribadatan dan komplek lainnya yang selanjutnya lelang pembangunan IKN juga akan diumumkan.
“Timelinenya seperti itu. Semoga nanti istana dan komplek peribadatan bisa selesai di 2024 ini,” imbuh Diana.
Sebelumnya, JICA telah memaparkan hasil studinya mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN.
Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini. Kemudian, land grounding dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.
Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan untuk luas ruang bebas/right-of-way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.
Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Kemudian, keempat adalah jaminan mutu konstruksi. (ATN)