ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengeluarkan peringatan dan protes keras tentang bahaya berbagi teknologi propulsi nuklir.
Peringatan itu dikeluarkan jelang pertemuan tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diharapkan untuk meneliti rencana Australia dalam mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir di bawah pakta AUKUS .
Dalam pengajuan untuk tinjauan PBB bulan depan tentang perjanjian non-proliferasi nuklir, Pemerintah Indonesia mengatakan mencatat dengan prihatin konsekuensi potensial bahwa mentransfer teknologi kapal selam nuklir dapat berdampak pada rezim non-proliferasi global.
Jakarta telah berulang kali menyatakan kegelisahan tentang dorongan kapal selam nuklir Australia, dan pengajuannya mengulangi beberapa argumen utama yang dibuat oleh penentang ambisi kapal selam nuklir Australia.
“Indonesia memandang setiap kerja sama yang melibatkan transfer bahan dan teknologi nuklir untuk tujuan militer dari negara-negara pemilik senjata nuklir ke negara-negara non-senjata nuklir sebagai peningkatan risiko terkait (dari) bencana kemanusiaan dan konsekuensi lingkungan,” demikian seperti dikutip dari kantor berita Australia, ABC, Jumat (29/7/2022).
Mentransfer uranium yang diperkaya untuk kapal selam bertenaga nuklir diizinkan berdasarkan perjanjian non-proliferasi nuklir, dan Australia telah berulang kali mengatakan tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.
Namun, pengajuan untuk tinjauan pemerintah Indonesia memperingatkan bahwa pengecualian propulsi angkatan laut nuklir dari peraturan perjanjian “dapat dimanfaatkan untuk memberikan perisai untuk pengalihan materi untuk program senjata nuklir”.
ABC telah mencoba menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk memberikan komentar. Sementara itu sembilan surat kabar mengutip Achsanul Habib – direktur keamanan internasional dan perlucutan senjata di Kementerian Luar Negeri Indonesia – yang mengatakan bahwa kertas kerja PBB Indonesia sama sekali tidak dimaksudkan untuk menanggapi AUKUS.
“Kertas kerja Indonesia itu diajukan untuk mengisi gap regulasi NPT terkait propulsi nuklir angkatan laut yang masih kurang regulasinya,” katanya.
Benjamin Zala dari Australian National University mengatakan kekhawatiran yang diangkat oleh Indonesia menegaskan kegelisahan umum di antara para pendukung non-proliferasi tentang preseden yang ditetapkan oleh proyek kapal selam AUKUS.
“Lebih banyak negara yang memiliki akses ke bahan-bahan yang, pada prinsipnya, dapat digunakan untuk senjata adalah berita buruk bagi rezim non-proliferasi yang sudah rapuh. Bahan-bahan di atas kapal selam sangat menantang bagi IAEA untuk melacaknya,” kata Zala kepada ABC.
Zala mengatakan tidak ada bukti bahwa Indonesia menduga Australia benar-benar akan mengalihkan bahan nuklir dari kapal selam menjadi program senjata, tetapi Jakarta tampaknya khawatir AUKUS dapat menjadi preseden yang mengkhawatirkan.
“Ini belum tentu menjadi perhatian Indonesia tentang Australia, atau niat Australia seperti itu, tetapi tentang cara-cara ini melemahkan upaya internasional untuk menutup jalur menuju proliferasi,” ujarnya.
Namun Zala mengatakan sudah jelas bahwa Australia dan AUKUS menjadi target utama pengajuan Indonesia.
“Tidak diragukan lagi, kertas kerja dari delegasi Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari keputusan AUKUS,” ucapnya.
“Kekhawatiran ini telah ada, dalam arti hipotetis, untuk waktu yang lama – Australia dulu membagikannya – tetapi Indonesia meningkatkannya sekarang karena Australia berencana menjadi negara bagian pertama yang benar-benar mengeksploitasi celah ini di NPT,” tandasnya. (ATN)