ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia kian mempertegas eksistensinya dalam pembangunan kelautan di tingkat global pada 14th Sherpa Meeting High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy yang diikuti 14 negara yang menguasai sebagian besar laut dunia.
Hal ini ditunjukkan Indonesia dengan mengajukan diri menjadi first cohort (kelompok pertama) dalam implementasi sustainable ocean plan yang bertujuan untuk menyelamatkan laut dan mendorong upaya pemanfaatan lestari sumber daya laut.
Pada pertemuan yang digelar secara virtual itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Hendra Yusran Siry, Sekretaris Ditjen PRL selaku Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Jakarta, kembali menyoroti pentingnya keamanan pangan dan menanggulangi marine plastic melalui ekonomi sirkular yang diangkat pada pertemuan Sherpa sebelumnya.
Indonesia juga membuka peluang aksi bersama pada sustainable ocean food, berbagi pengetahuan tentang pencemaran laut, dan pengurangan sampah laut.
“Indonesia siap berkolaborasi dengan negara lain dan menjadi first cohort dalam implementasi Sustainable Ocean Panel pada 3 bidang prioritas yaitu Sustainable Ocean Food, Ocean Pollution, dan Ocean Knowledge,” kata Hendra, dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10/2020).
Pada 3 bidang prioritas tersebut, Indonesia telah memiliki program andalan di antaranya program Arafura and Timor Seas Ecosystem Approach Phase II(ATSEA-II), program pengurangan sampah di laut, pengembangan ekonomi sirkular penanganan sampah plastik, Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT), dan diseminasi literasi kelautan.
Dengan masuknya Indonesia sebagai first cohort dalam implementasi Sustainable Ocean Plan, diharapkan program-program andalan tersebut dapat ditingkatkan cakupannya ke tingkat global serta membuka negosiasi kerja sama baru dengan negara lain untuk lebih mengembangkan program kelautan di Indonesia.
“Pertemuan Sherpa Meeting selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020, dan peluncuran Dokumen Transformations for a Sustainable Ocean Economy oleh Kepala Negara dari 14 anggota HLP SOE, termasuk Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Desember 2020 mendatang” pungkas Hendra. (AT Network)