ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia siap ‘bertempur’ dengan Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO) terkait nikel.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Republik Indonesia, Jerry Sambuaga menegaskan bahwa ia bersama seluruh delegasi bertekad melaksanakan secara penuh tekad Presiden Jokowi.
Seperti diketahui Jokowi tegas mengatakan bahwa Indonesia akan berjuang melawan tuntutan Uni Eropa.
Menurut Jerry, tekad presiden itu didasari oleh beberapa hal yang terkait dengan kepentingan ekonomi politik nasional.
Pertama, perjuangan melawan Uni Eropa di WTO akan ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam membentuk dan mengimplementasikan hukumnya sendiri.
“Indonesia berhak mengatur kebijakan ekspor sumber dayanya dan itu harus dihormati oleh negara lain. Ini sesuai dengan prinsip penghormatan kedaulatan yang menjadi dasar hubungan antar negara,” tegasnya, dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (18/3/2022).
Kedua tekad presiden dalam soal nikel berkaitan dengan terbatasnya nikel itu sendiri di alam.
Nikel adalah barang tambang yang tidak terbarukan sehingga penambangan dan pengelolaannya harus diatur secara cermat dengan mempertimbangkan banyak hal.
“Ada isu critical shortage, ada isu lingkungan, isu ekonomi nasional dan isu sosial. Jika tidak berhati-hati, Indonesia yang saat ini mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia suatu saat bisa jadi malah tergantung dari negara lain,” jelasnya.
Dengan dua alasan dasar tersebut, Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, menurut Wamendag berusaha mengatur perdagangan nikel.
Di saat yang sama upaya hilirisasi terus digenjot agar nilai tambah dari nikel menjadi optimal.
Indonesia diharapkan tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, apalagi bahan mentah seperti nikel dengan kadar rendah yang dihargai murah, tetapi harus mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi.
“Ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi dan Wapres Ma`ruf Amin untuk mentrasformasikan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.
“Karena itu, sejak awal disidangkan di WTO, sampai sidang panel bulan ini saya yang ditugaskan sebagai ketua delegasi terus berupaya agar kita menang di WTO,” ujarnya.
Sinergi yang kuat dibangun oleh Kemendag dengan Kemenko Marinvest, Kementerian Luar Negeri serta dengan Kementerian dan Lembaga lain.
Pemerintah Indonesia, menurut Jerry juga sudah punya lawyer handal sesuai perintah Presiden. Selain itu tim-tim ahli juga dikerahkan oleh Wamendag yang bisa mendukung para lawyer untuk menyusun argumen yang kuat.
Usaha lain yang dilakukan, kata Jerry adalah melakukan pendekatan-pendekatan dengan negara pihak ketiga agar Indonesia mendapatkan dukungan dari negara lain.
“Bagaimanapun ini kan masalah politik ekonomi Internasional, bukan semata-mata isu hukum. Negara-negara dunia berkembang seperti Indonesia dan negara dunia ketiga sering diperlakukan tidak adil dalam sengketa internasional. Padahal semua negara mempunyai kedaulatan yang harus dihormati negara lain. Itu sebabnya kita perlu mendapatkan dukungan agar kedudukan kita semakin kuat,” tandas Jerry. (ATN)