ASIATODAY.ID, JAKARTA – Terpilihnya kembali Benjamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel, menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.
Pasalnya, kembalinya Netanyahu di kursi kekuasaan semakin menambah kekhawatiran jika aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina akan terwujud.
Meski demikian, sikap Indonesia tidak pernah berubah terhadap rencana Israel itu.
Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI Achmad Rizal Purnama menegaskan bahwa Indonesia akan tetap teguh pada prinsip Solusi Dua Negara untuk perdamaian Israel dan Palestina.
“Perkembangan di Timur Tengah menjadi perhatian Indonesia, terlebih untuk isu Palestina karena menyangkut amanat konstitusi negara,” ujar Rizal saat dihubungi, Senin (18/5/2020).
“Rencana aneksasi itu tidak bisa kita terima karena menyalahi berbagai macam hukum internasional. Dan bertentangan dengan two state solution,” tegasnya.
Menurut Rizal, aneksasi adalah salah satu bentuk hambatan perdamaian, yang justru memupuskan cita-cita Palestina untuk merdeka. Terlebih lagi, wilayah yang diambil selama ini dijadikan permukiman ilegal oleh Israel.
“Permukiman ilegal itu ditentang PBB,” tegasnya.
Indonesia akan terus menyuarakan pertentangan atas perdamaian yang diperankan Presiden Amerika Serikat (AS) untuk Israel dan Palestina. Pasalnya, proposal itu dianggap hanya menguntungkan Israel yang notabene sekutu AS.
Pada 23 April lalu, di Dewan Keamanan PBB, Indonesia dengan lantang dan konsisten menolak aneksasi tersebut.
“Kita lakukan semua cara dan diplomasi yang kita bisa untuk menentang aneksasi tersebut,” tandas Rizal. (ATN)