ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemadaman listrik tiba-tiba tanpa pemberitahuan alias blackout yang menggelapkan Jabodetabek dan juga sebagaian Jawa Barat, Minggu (4/8/2019 dan berlanjut pemadaman bergilir, membuat masyarakat panik. PLN sendiri sudah menaksir kerugian sekira Rp90 miliar. Ini tidak termasuk jutaan UMKM.
Pimpinan Komisi VII DPR merasa perlu untuk mengetahui kondisi yang terjadi sampai mengundang Plt. Dirut PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani bersama direksi secara khusus, Selasa (6/8/2019) pukul 13.00 hingga 13.00 WIB.
Dalam pertemuan tertutup itu, kata Sripeni pihaknya Memberikan penjelasan terkait pemadaman listrik di Jawa Barat, Banten, DKI dan sekitarnya. “Kami juga berdiskusi mengenai penyebab dan bagaimana langkah ke depan,” ujar Sripeni.
Pimpinan Komisi VII, kata Sripeni, PLN diminta memiliki strategi mitigasi untuk mengantisipasi kejadian tersebut tak terulang di masa depan. Ia juga barsama Direksi PLN lainnya melaporkan upaya pemulihan yang dilakukan sejak Senin (5/8/2019) mulai pukul 17.50 WIB hingga 22.40 WIB.
“Alhamdulillah (pemulihan listrik) sudah selesai dan kami sampaikan pada Komisi VII DPR bahwa kami mohon waktu untuk melakukan langkah assesment atau investigasi dan kami sepakat untuk melaporkan hasil investigasi ini secara berkala ke Komisi VII,” ungkapnya.
Di tempat terpisah anggota Komisi VII Kurtubi mengatakan bahwa akibat terjadinya pemadaman listrik secara massal di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat yang terjadi pada hari Minggu telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi rakyat yang terdampak.
Kurtubi menyampaikan, dilihat dari sisi lamanya pemadaman listrik dan dari sisi daerah yang terdampak, hal itu sangat luar biasa. Sehingga rakyat merasa begitu menderita karena kehidupannya terganggu. Oleh karenanya, (hari ini) Komisi VII DPR memanggil Plt. Dirut PLN (Persero) beserta jajarannya guna mengetahui penyebab utama dari kejadian tersebut.
“Yang kita dengar di ruang publik, penyebab utamanya adalah tidak berfungsinya sistem transmisi sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di Ungaran. Kami akan mendorong untuk dilakukan investigasi se-independen mungkin. Kita mengharapkan menguak secara jujur dan fair apa penyebab sebenarnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari kejadian ini,” kata Kurtubi.
Listrik di negara kita amat sangat penting keberadaannya, lanjut politisi Fraksi Partai Nasdem itu. “Baru padam sekitar 12 jam, sudah banyak menyebabkan penderitaan. Contohnya pada operasional MRT. Bagaimana kalau kita sudah punya MRT dan LRT yang beroperasi ke segala arah, ataupun bagaimana kalau semua kendaraan listrik sudah beroperasi di Indonesia,” ujarnya.
Dikatakannya, saat ini ada 30 pembangkit di Pulau Jawa. “Bagaimana mau meng-handle yang jumlahnya lebih banyak lagi, kalau yang 30 (pembangkit) ini saja sistem transmisinya tidak menjamin keamanan suplai listrik dari timur ke barat. Sistem transmisi di Pulau Jawa sudah bagus, tetapi infrastruktur transmisinya yang masih kurang ‘wah’,” ucap Kurtubi.
Ia berharap, kedepan pemerintah didalam merencanakan pembangunan pembangkit listrik, baik lokasi maupun jenis pembangkitnya, harus yang bersih dan tidak menimbulkan polusi. “Kita mendorong pembangunan pembangkit listrik yang bersih, yakni yang menggunakan energi baru terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air,” ujarnya.
,’;\;\’\’