ASIATODAY.ID, BALI – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengangkat isu diplomasi digital ke ranah internasional melalui penyelenggaraan International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) dengan tema “Unmasking Digital Diplomacy in the New Normal” secara hybrid di Bali, Selasa (16/11/2021).
Lebih dari 4.300 pendaftar dari mancanegara, baik sektor pemerintah maupun swasta ikut dalam konferensi ini.
Menindaklanjuti keberhasilan Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) tahun 2019 silam, ICDD bertujuan menjadi platform untuk menjembatani kesenjangan perkembangan teknologi digital di seluruh dunia melalui diplomasi, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Diplomasi digital belum bisa menggantikan praktek diplomasi secara tatap muka. Namun, diplomasi digital akan tetap ada dan justru semakin berkembang,” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam konferensi itu.
Menlu RI lebih lanjut menekankan tiga poin utama dalam konteks diplomasi digital.
Pertama, meningkatkan kepercayaan/trust dalam diplomasi digital dengan membangun lingkungan digital yang kondusif, terbebas dari ancaman keamanan siber dan terjaganya privasi data.
Kedua, menjembatani kesenjangan digital antarnegara dan di antara komunitas-komunitas dalam suatu negara.
Ketiga, mengoptimalkan penggunaan diplomasi digital untuk menangani berbagai isu global.
Perwakilan dari 19 negara turut berpartisipasi dalam ICDD dengan menyampaikan pengalaman dan pemikiran mengenai peran strategis diplomasi digital untuk penanganan krisis, serta potensi diplomasi digital dalam meningkatkan peluang kerja sama ekonomi di masa akan datang.
Lebih lanjut, empat panel diskusi yang dilakukan secara simultan membahas topik mengenai ekonomi digital, inovasi bagi UKM, peran data dalam diplomasi digital, dan big data dalam penanganan krisis.
ICDD menghasilkan Bali Message on International Cooperation in Digital Diplomacy yang telah mengidentifikasi lima area fokus utama, yaitu: 1) Kerangka Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung Diplomasi Digital; 2) Manajemen Krisis Melalui Diplomasi Digital; 3) Manajemen Data untuk Mendukung Diplomasi Digital; 4) Inovasi untuk Mendukung UKM; dan 5) Peningkatan Kapasitas dan Inklusi Digital.
Diharapkan Bali Message dapat diimplementasikan secara sukarela oleh negara-negara yang berpartisipasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan prioritas diplomasi digital masing-masing, dan diharapkan bisa mendorong kolaborasi dalam memanfaatkan potensi diplomasi digital untuk kemajuan masyarakat dunia. (ATN)