ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, saat ini nilai investasi yang ingin masuk ke Indonesia mencapai Rp708 triliun.
Namun presiden mengingatkan, investasi ini bisa menguap jika proses perizinan di dalam negeri berjalan lambat, sehingga dibutuhkan langkah percepatan.
”Sebetulnya kita tidak perlu promosi-promosi ke mancanegara, tidak perlu. Yang di dalam saja selesaikan, Rp708 triliun itu selesaikan. Kemudian saat ini sudah ada juga yang menyatakan minat itu Rp1.600 triliun,” ujar Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 di Grand Ballroom The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Sudirman, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Angka Rp1.600 triliun, menurut Presiden, itu besar sekali karena hampir mendekati APBN namun belum pernah diurus secara riil. Ia memberikan contoh tentang perusahaan Lotte yang ingin investasi di Banten namun sudah terhambat hampir 4 tahun karena urusan pembebasan lahan.
”Oleh sebab itu, saya minta pada seluruh kepala daerah, kepada Kepala Dinas PTSP semuanya layani mereka. Kalau ada persoalan, bantu untuk menyelesaikan karena ini akan membuka lapangan pekerjaan/lapangan kerja yang besar sekali,” kata Presiden.
Dengan investasi Rp708 triliun ini muncul, menurut Presiden, maka akan mendirikan pabrik, industri manufaktur, dan membuka lapangan kerja yang besar sekali yang perlu diingat Indonesia masih memiliki 7 juta masyarakat menganggur.
Kepala Negara memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada baik di Provinsi Banten maupun Jawa Tengah.
”Kalau Rp708 triliun ini bisa dirampungkan menjadi realisasi, Rp1.600 triliun ini bisa diselesaikan sehingga terjadi realisasi. Tidak usah kita marketing-i keluar, mereka akan dengar bahwa negara ini melayani investor, baik yang kecil maupun yang besar,” tambahnya.
Menurut Kepala Negara, investor ada yang kecil maupun besar sehingga bukan asing saja.
”Usaha-usaha kecil itu juga investor, layani mereka. Mungkin mereka hanya punya karyawan 2, itu juga investor. Atau usaha yang berada di posisi tengah, punya karyawan 100 atau 300-an itu juga investasi, itu juga investor. Hanya skalanya menengah. Layani mereka dengan baik,” ujarnya.
Soal omnibus law, Presiden menyampaikan bahwa nantinya tidak perlu banyak-banyak izin untuk usaha mikro, usaha kecil. Ia menambahkan bahwa yang paling penting mereka memiliki apa, mungkin SIUP atau TDP, itu saja cukup, tetapi mereka pegang izin yang mereka miliki.
”Kalau perlu saya minta ini kepada seluruh bupati dan wali kota, berikan target ke PTSP tahun ini harus diberikan kepada 10.000 usaha kecil, gratis nih izin, ini izin, ini izin. Yang aktif dari kantor PTSP. Itu lebih baik. Yang kecil-kecil itu dilayani, datangi,” tegasnya. (ATN)
,’;\;\’\’