ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penyelenggaraan forum G20 tahun 2022 mendatang di Indonesia berpotensi meningkatkan konsumsi domestik sebesar USD190,2 juta serta menciptakan USD533 juta terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan hal itu di acara Konferensi Internasional Road to Indonesia G20, Kamis (11/11/2021) secara daring.
“Kami mengharapkan dampak penyelenggaraan G20 di banyak kota oleh banyak Kementerian serta organisasi, juga akan meningkatkan konsumsi domestik sebesar USD190,2 juta dan juga menciptakan USD533 juta pada PDB”, ujarnya, sebagaimana siaran pers.
Selain itu, implikasi positif lainnya dari penyelenggaraan pertemuan G20 di Indonesia menurut Menkeu adalah terciptanya lapangan pekerjaan. Dengan upaya untuk terus mengelola Covid-19, Menkeu berharap sebagian besar pertemuan dilakukan dengan tatap muka atau pertemuan fisik.
“Kami akan mengadakan sekitar 150 pertemuan dan acara sampingan yang akan berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Jadi kami berharap 33.000 pekerjaan akan tercipta dari berbagai sektor dari kegiatan ini saja,” ungkap Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menyatakan bahwa dengan memegang Keketuaan G20 maka hal ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kinerja perekonomian Indonesia yang membaik setelah melalui pandemi Covid-19, dan reformasi struktur yang telah dilakukan.
“Dengan disahkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lalu kita juga sudah meloloskan reformasi perpajakan, dan saat ini kita juga sedang membahas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang akan membuat koordinasi lebih baik. Ini adalah beberapa reformasi yang sangat kritis yang diharapkan akan terus membangun fondasi yang lebih kuat dan lebih baik untuk pemulihan ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Dalam konferensi bertajuk “On Resilient and Sustainable Economic Recovery” tersebut, Menkeu mengharapkan hasil substantif yang nyata dari keketuaan Indonesia di G20 mendatang. Di bidang kesehatan, akan dibahas kesepakatan roadmap untuk membentuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi.
“Di bawah gugus tugas bersama Menteri Kesehatan dan Keuangan dapat memperkuat kemampuan ekonomi global semua negara untuk dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk kemungkinan pandemi di tahun-tahun mendatang di masa depan”, papar Menkeu.
Pada agenda iklim, Menkeu berharap dapat memberikan pedoman tindak lanjut roadmap keuangan berkelanjutan yang saat ini sedang dikembangkan, termasuk bagaimana memanfaatkan pembiayaan internasional dan membuka investasi sektor swasta agar negara mana pun dapat mencapai NDC mereka atau target net zero emission. Menkeu juga menyinggung tentang perpajakan Internasional yang akan dicapai menyusul keberhasilan multilateralisme dalam menjawab tantangan global.
“Kami berharap pada masa kepresidesian Indonesia, akan ada kesepakatan tentang prinsip panduan sistem perpajakan internasional untuk mencapai perpajakan yang adil, sederhana dan merata, baik untuk negara maju maupun negara berkembang,” tandasnya. (ATN)