ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia menghadapi berbagai hambatan.
Di antaranya, masalah penguasaan dan pengelolaan lahan, kurangnya kemampuan badan usaha pengembang dalam penyediaan pendanaan, kurangnya kapasitas manajemen dan belum adanya rencana bisnis dalam menarik investasi, diperlukannya dukungan infrastruktur dari Pemerintah, serta belum optimalnya pemberian fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK.
Hal ini terungkap dalam Sidang Dewan Nasional KEK yang digelar pada Rabu (11/1/2023).
Meski demikian, sejumlah KEK di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan perkembangan positif.
“Terkait dengan perkembangan KEK, yang pertama, KEK ini berjalan dengan capaian investasi sebesar Rp30,9 triliun atau 27% dari kumulatif investasi dan telah mampu membuka lapangan kerja baru sebesar 27.526 orang atau 49% dari kumulatif tenaga kerja. Sampai dengan tahun 2022, realisasi investasi adalah Rp113,2 triliun, jumlah lapangan kerja sebesar 55.678 orang, dan komitmen investasinya Rp214 triiliun, dimana untuk tahun 2023 komitmen investasi sebesar 61,9 triliun,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional KEK.
Capaian tersebut didorong oleh beberapa KEK berbasis industri seperti KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Sei Mangkei dan KEK berbasis pariwisata seperti KEK Mandalika, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Singhasari. Peningkatan investasi juga terjadi di KEK Nongsa yang mampu menarik investasi untuk data center, digital, serta industri film.
Selain itu, dari 19 KEK yang saat ini telah ditetapkan oleh Pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan antara lain yakni KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang.
Lebih lanjut, Dewan Nasional KEK memberikan arahan untuk melakukan fasilitasi penyelesaian hambatan yang ada dan memberikan asistensi dalam proses pemanfaatan fasilitas dan kemudahan, penyesuaian regulasi, peningkatan Sistem OSS, peningkatan SDM, dan memberikan dukungan infrastruktur kepada KEK yang prospektif serta menyiapkan skema pembiayaan melalui Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dengan dukungan tersebut, diharapkan KEK dapat meningkatkan realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp61,9 triliun dan dapat menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 78.774 orang yang merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen investasi Rp214 triliun.
Pada kesempatan tersebut juga disepakati pembentukan KEK baru yaitu KEK Kura-Kura Bali (KKB) yang berlokasi di Pulau Serangan, Denpasar, Bali. Pengembangan KEK KKB dimaksudkan untuk meningkatkan pariwisata melalui pengembangan marina dan resort dengan nilai total investasi sebesar Rp104 triliun untuk 30 tahun kedepan.
Lapangan kerja baru yang akan tercipta sebanyak 35.000 orang pekerja langsung dan 64.000 orang pekerja tidak langsung serta akan menghemat devisa sebesar USD31,8 miliar. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News