ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kedutaan Besar China untuk Indonesia angkat bicara setelah isu Xinjiang banyak diangkat terutama oleh negara G7 yang menuding Beijing telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Isu Xinjiang sama sekali bukanlah masalah Hak Asasi Manusia, etnik, atau agama, melainkan masalah melawan separatisme, terorisme, dan intervensi luar,” kata Zang Liang, Wakil Kepala Bidang Politik, Kedutaan Besar China untuk Indonesia melalui keterangan pers yang dikutip Jumat (16/7/2021).
Selama ini, Beijing dituding mendirikan kamp-kamp kerja paksa bagi penduduk Xinjiang, wilayah sebelah Barat di China dengan mayoritas penduduk muslim.
Menurut Liang, isu itu sengaja dihembuskan sebagai upaya campur tangan negara lain untuk mempengaruhi stabilitas China.
Mengutip data pertumbuhan produk domestik bruto wilayah itu, Liang menyebutkan Xinjiang telah menikmati stabilitas sosial dan ekonomi.
Sejak 2014 hingga 2019, PDB Xinjiang rata-rata bertumbah 7,2 persen per tahun dan pendapatan pribadi yang siap dibelanjakan oleh penduduk Xinjiang bertumbuh rata-rata 9,1 persen per tahun. Sebanyak 3,089 juta penduduk yang pernah hidup di bawah garis kemiskinan telah lepas dari kemiskinan secara menyeluruh.
“Negara-negara G7 merekayasa rumor bohong terkait Xinjiang, dengan tujuan merusak keamanan dan stabilitas China dan menghambat kemajuan China,” ujarnya.
Gejolak politik ini diketahui juga telah mempengaruhi kinerja peritel global yang menjadikan China sebagai pasar utamanya. Sikap para peritel terhadap isu Xinjiang telah memicu gerakan beralih ke produk lokal dari penduduk China. (ATN)