ASIATODAY.ID, ANKARA – Turki dan negara-negara barat terlibat ketegangan diplomatik.
Akibatnya, Kementerian Luar Negeri Turki mengancam akan mengusir paksa Duta Besar Amerika Serikat (AS) dan 9 Dubes negara Barat lainnya karena menuntut pembebasan dermawan Osman Kavala.
Ancaman itu dilontarkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (23/10/2021).
Tujuh dari duta besar mewakili sekutu NATO Turki dan pengusiran diplomat itu, jika dilakukan, akan membuka keretakan terdalam dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan.
Kavala, seorang kontributor untuk banyak kelompok masyarakat sipil, telah dipenjara selama empat tahun. Dia didakwa membiayai protes nasional pada tahun 2013 dan dengan keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016. Kavala tetap dalam tahanan saat persidangan terakhirnya berlanjut, dan menyangkal tuduhan tersebut.
Dalam pernyataan bersama pada 18 Oktober, duta besar Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasus Kavala, dan untuk pembebasan mendesak. Mereka dipanggil oleh kementerian luar negeri, yang menyebut pernyataan itu tidak bertanggung jawab.
“Saya memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri kita dan mengatakan apa yang harus dilakukan: 10 duta besar ini harus dinyatakan persona non grata (tidak diinginkan) sekaligus. Anda akan segera menyelesaikannya,” kata Erdogan dalam pidatonya di kota barat laut Eskisehir sebagaimana dilaporkan Reuters.
“Mereka akan tahu dan mengerti Turki. Pada hari mereka tidak tahu dan mengerti Turki, mereka akan pergi,” katanya disambut sorak-sorai dari kerumunan.
Kedutaan AS, dan Prancis serta Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Erdogan telah mengatakan sebelumnya bahwa ia berencana untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada pertemuan puncak Kelompok 20 (G20) ekonomi utama di Roma akhir pekan depan.
Norwegia menyatakan kedutaannya belum menerima pemberitahuan dari otoritas Turki.
“Duta besar kami tidak melakukan apa pun yang memastikan pengusiran,” kata kepala juru bicara kementerian, Trude Maaseide, seraya menambahkan bahwa Turki sangat menyadari pandangan Norwegia.
“Kami akan terus meminta Turki untuk mematuhi standar demokrasi dan aturan hukum yang negara itu berkomitmen di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa,” kata Maaseide.
Kavala dibebaskan tahun lalu dari tuduhan terkait dengan protes 2013, tetapi keputusan itu dibatalkan tahun ini dan digabungkan dengan tuduhan terkait dengan upaya kudeta.
Kelompok-kelompok hak asasi mengatakan kasusnya adalah simbol dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di bawah Erdogan.
Enam negara yang terlibat adalah anggota UE, termasuk Jerman dan Prancis. Presiden Parlemen Eropa David Sassoli mencuit: “Pengusiran sepuluh duta besar adalah tanda pergeseran otoriter pemerintah Turki. Kami tidak akan terintimidasi. Kebebasan untuk Osman Kavala.” (ATN)