ASIATODAY.ID, KENDARI – Rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dimasa pandemi coronavirus (Covid-19), mendapat penolakan keras dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.
Dari informasi yang diterima oleh Gubernur, sebanyak 500 TKA China tersebut dijadwalkan sudah masuk di Kota Kendari, mulai 22 April 2020 lalu. Mereka direncanakan tiba secara bergelombang di daerah itu.
Menurut Gubernur Sultra Ali Mazi, rencana masuknya para TKA tersebut atas restu dan kebijakan pemerintah pusat.
Ali Mazi menegaskan, penolakan itu karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang saat ini tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.
“Jelas kita tolak. Saya juga langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Dandrem, Kapolda, Imigrasi untuk membahas hal ini dan kesimpulannya kita keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memasukan kembali 500 TKA asal China,” tegas Ali Mazi, di rumah jabatan Gubernur, Senin (27/4/2020).
Ali Mazi mengungkapkan, penolakan tersebut didasarkan pada kondisi yang tidak memungkinkan meskipun para TKA itu disertai dengan surat-surat pendukung bebas dari virus corona.
Apalagi, masalah TKA China ini pernah memicu keresahan masyarakat beberapa waktu sebelumnya.
“Bagaimana mungkin bisa kita izinkan masuk, yang lalu saja ada 49 TKA China yang lolos di bandara, kita sudah babak belur. Kita juga tetap harus melakukan karantina sesuai dengan perundang-undangan. Kami perlu ingatkan kepada pemerintah pusat, suasana kebatinan masyarakat dalam menghadapi corona, sangat tidak tepat bila ditambah lagi dengan persoalan masuknya TKA asal China,” paparnya.
Ali Mazi menjelaskan, pihaknya juga telah mengundang manajemen PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) selaku perusahaan yang akan mempekerjakan para TKA tersebut untuk menunda sementara waktu kedatangan para TKA itu hingga wabah Covid-19 berakhir.
Sementara itu, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengungkapkan, penolakan para TKA ini bukan berarti pemerintah dan masyarakat anti terhadap investasi China.
Namun hal ini karena situasi dan kondisinya tidak tepat. Politisi PAN ini pun meminta agar kebijakan ini ditunda sementara waktu oleh pemerintah pusat hingga masalah Covid-19 saat ini berhasil dilalui.
“Kalau wabah covid-19 ini telah berakhir, silahkan kembali investor untuk melanjutkan kegiatan investasinya,” imbuhnya.
Penolakan keras juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sultra Muh Endang.
Politisi Demokrat ini bahkan dengan tegas siap untuk membuat pernyataan resmi ditandatangani oleh seluruh Pimpimpinan bersama Gubernur dan Forkopimda, guna meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan tersebut.
“Kita tanda tangan semua kita serahkan kepada Presiden. Kita tegas menyatakan bahwa, Sultra sementara waktu menolak kehadiran TKA China,” tandasnya. (ATN)