ASIATODAY.ID, KENDARI – Seluruh unsur pimpinan dan fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat menolak rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sultra yang akan bekerja di perusahaan tambang, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang berada di Kabupaten Konawe.
Sikap penolakan tersebut disepakati dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020).
Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh mengatakan keputusan tersebut tidak diambil karena anti China, tetapi kondisi saat ini yang tidak memungkinkan.
“Jadi bukan karena anti China, tapi saat ini ada pandemi Covid-19 dan kita tahu asalnya dari Wuhan, jadi kita antisipasi,” katanya, dikutip lenterasultra.com.
Hal senada juga dikatakan Herry Asiku yang merupakan unsur pimpinan dari Partai Golkar.
Ia memandang, jika kedatangan 500 TKA dipaksakan maka akan membawa kerusuhan di warga. “49 TKA China saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana, apalagi kalau 500 TKA yang masuk,” katanya.
Sementara itu, pimpinan dan juga mewakili Fraksi Demokrat, Endang SA menegaskan menolak kehadiran para TKA tersebut tanpa alasan apapun.
“Kami dari Fraksi Demokrat secara tegas menolak rencana kedatangan 500 TKA ke Sultra,” tegasya.
Ia memaparkan, sebelumnya Menteri Perhubungan telah mengeluarkan pelarangan sejak tanggal 2 Februari lalu, semua orang yang pernah transit di China tidak dibolehkan masuk ke Indonesia.
“Akan aneh jika saat ini dipaksakan kedatangan 500 TKA di Sultra,” tegasnya.
Sementara itu, Sudirman perwakilan dari Fraksi PKS juga menyatakan penolakan dan mempertanyakan terkait tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan.
“Ini menjadi aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini tentunya sedih sekali,” imbuhnya.
Abdurrahman Saleh bahkan menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang di Sultra.
“Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang,” pungkasnya.
Dewan juga mendesak kepada pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pihaknya juga mempertanyakan alasan perusahaan yang mendatangkan TKA karena pembangunan pabrik. (AT Network)