ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mengumumkan bahwa pihaknya telah memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022.
Pemeriksaan tersebut berlangsung selama kurang lebih sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 18:00 WIB Jhonny Plate baru diperkenankan keluar oleh Kejagung.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menjelaskan, Jhonny G Plate diberikan 51 pertanyaan soal sejauh mana pengawasan dan pengendalian kegiatan BLU yang berada di bawah tanggung jawabnya.
“Semuanya berjalan dengan lancar, ada 51 pertanyaan yang kita sampaikan dan semuanya dijawab dengan baik dan kooperatif,” jelas Kuntadi saat jumpa pers di kantor Kejagung pada Selasa (14/2/2023) petang.
Kuntadi menuturkan, Jhonny G Plate dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai menteri Kominfo yang seharusnya mengetahui sejauh mana pengawasan dan pengendalian kegiatan BLU.
Menurut Kuntadi, Kejagung juga memeriksa dan mendalami fungsi dan tugas Menteri Jhonny selaku pengguna anggaran.
“Kita mendalami terkait dengan evaluasi pertanggung jawaban dan perencanaan mengingat beliau memiliki kewajiban dan tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran di satuan kerja di bawahnya,” jelasnya.
Sementara menyangkut tentang penggeledahan, Kuntadi menuturkan pihaknya telah melakukan kegiatan penggeledahan pada dua kantor swasta, yakni PT Solitech Media Sinergy dan PT Pradita Infra Nusantara.
“Kegiatan tersebut kami lakukan dalam rangka untuk memperkuat keperluan pembuktian di kasus yang tengah berjalan,” urainya.
Kejagung Gandeng PPATK
Kejaksaan Agung telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana pada kasus tersebut.
“Sudah dari awal kita gandeng PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangannya,” ujar jeas Kuntadi.
Selain itu, Kuntadi juga menyebutkan Kejagung tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tersebut.
Karena itu, pihaknya belum dapat memberitahu terkait jumlah kerugian yang dialami negara.
“Terkait dengan kerugian saat ini masih kita koordinasikan dengan BPKP untuk proses penghitungan, mengenai estimasinya masih nantilah kalau sudah pasti,” katanya.
Kuntadi juga menuturkan, pihaknya telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap beberapa rekening yang terbukti terlibat menerima aliran dana.
“Beberapa rekening sudah diblokir,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Johnny meminta maaf karena tidak dapat memenuhi panggilan Kejagung pada Kamis (9/2/2023). Johnny menyebut tidak dapat menghadiri pemeriksaan saat itu karena mendampingi Presiden Jokowi pada puncak Hari Pers Nasional di Medan.
Kemudian, pada Senin (13/2/2023), Johnny juga tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan karena mewakili Jokowi dalam rapat kerja dengan Komisi I dalam rangka revisi kedua UU ITE.
“UU itu sendiri telah dijembatani melalui surat keputusan bersama antara Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkominfo yang menghasilkan pedoman pelaksanaan pasal-pasal khusus UU ITE bagi aparat penegak hukum, dalam rangka penanganan hukum yang kedepankan restorative of justice, sebelum penerapan ultimum remedium,” ujarnya.
Awal Mula Kasus
Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Kominfo membangun infrastruktur 4200 site BTS.
Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.
Selain mengusut kasus korupsinya, Kejagung mengusut dugaan kasus pencucian uang yang berasal dari pidana asal terkait kasus tersebut.
Kerugian Negara Capai Rp 1 Triliun
Sebelumnya, Kuntadi menyebut nilai kontrak pembangunan infrastruktur BTS ini sebesar Rp10 triliun. Sedangkan kerugian negaranya, kata Kuntadi, ditaksir mencapai Rp 1 triliun.
“Rp 10 triliun itu nilai kontrak, kerugiannya mungkin sekitar Rp 1 triliun,” ujar Kuntadi.
Kini total tersangka dalam kasus tersebut menjadi 5 orang tersangka, diantaranya:
- AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,
- GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,
- YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020,
- MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
- IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News