ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan tema “Recover Together Recover Stronger” yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia menjadi tema yang sangat ambisius dan menantang, mengingat pemulihan ekonomi akibat Covid-19 belum merata di semua negara.
Terlebih kerangka kebijakan yang akan dibahas dalam forum G20 tidak hanya akan berpengaruh bagi negara anggota melainkan juga negara lain.
“Visi ini akan diterjemahkan dalam agenda finance track dimana kita akan memproyeksikan masalah atau lingkungan pada tahun 2022 yang akan sangat menantang,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers “Welcoming Indonesia’s G20 Presidency in 2022” yang dilaksanakan secara daring, Jumat (26/11).
Terdapat enam agenda prioritas yang diangkat dalam agenda finance track Presidensi G20 Indonesia.
Pertama, exit strategi untuk mendukung pemulihan. Menkeu menyadari semua negara tidak terkecuali melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian, menyelamatkan masyarakat dari pandemi, dan melakukan countercyclical baik pada fiskal, moneter, dan regulasi keuangan.
“Pertanyaannya, berapa lama kebijakan countercyclical ini harus dipertahankan, bagaimana kita akan keluar, dan bagaimana kita akan merancang exit policy yang aman, lancar, dan adil untuk pemulihan ekonomi global,” ungkap Menkeu.
Kedua, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Dalam area ini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak Covid-19 yang mempengaruhi sektor rill termasuk tenaga kerja dan juga sisi keuangan untuk pulih bersama dan menjadi kuat.
Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang ditangani oleh Bank Indonesia. Keempat, keuangan berkelanjutan dimana forum diskusi akan fokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara.
Kelima, inklusi keuangan. Menkeu mengungkapkan, agenda ini akan mengeluarkan inklusi keuangan terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran.
“Terakhir, agenda prioritas finance track adalah perpajakan internasional. Bagaimana kita akan membahas paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan,” pungkas Menkeu. (ATN)