ASIATODAY.ID, JAKARTA – Negara-negara yang tergabung dalam kelompok G7 melahirkan manifesto baru dengan menetapkan tarif pajak minimum untuk perusahaan global sebesar 15 persen.
Tarif itu diusulkan Amerika Serikat (AS) sekaligus membuka jalan pagi pengenaan pajak perusahaan multinasional dimana mereka menghasilkan uang bukan hanya di negara asal.
Perjanjian disepakati pada pertemuan menteri keuangan di London, Sabtu (5/6/2021). Hal ini menandai capaian penting yang dapat membantu sejumlah negara mengumpulkan pajak lebih banyak dari perusahaan besar dan memungkinkan pemerintah untuk mengenakan pungutan pada raksasa teknologi AS seperti Amazon Inc. dan Facebook Inc.
Kesepakatan itu bertujuan untuk memodernisasi konsensus pajak internasional yang telah berusia 100 tahun dan mendinginkan ketegangan transatlantik yang mengancam menjadi perang dagang di bawah Donald Trump.
Detail dari perjanjian tersebut masih harus diselesaikan dan lebih banyak negara harus ikut menandatangani perjanjian. Implementasi penuh bisa memakan wakt bertahun-tahun.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang menjadi salah satu diantara kepala keuangan yang memuji keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Dia menegaskan bahwa kesepakatan akhir itu akan menyertakan Amazon dan Facebook.
Pengenaan terhadap Amazon sebelumnya menjadi ganjalan karena meski berpendapatan jumbo, perusahaan itu dinilai bermargin keuntungan tipis.
“Apa yang Anda lihat adalah kebangkitan multilateralisme, kemauan negara-negara terkemuka di G7 dan G20 untuk bekerja sama mengatasi tantangan paling kritis yang dihadapi ekonomi global,” kata Yellen setelah pertemuan, dilansir Bloomberg, Minggu (6/6/2021).
Kini fokus dunia akan beralih ke pertemuan menteri keuangan G20 pada Juli di Italia dan pembicaraan jangka panjang antara sekitar 140 negara di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Pakta G7 itu menandai langkah untuk menulis ulang sistem global yang selama ini memungkinkan perusahaan besar menghemat miliaran dolar tagihan pajak dengan mengalihkan yurisdiksi.
Hal itu juga membantu mengatasi keluhan bahwa perusahaan digital besar dapat menghasilkan uang di banyak negara dan membayar pajak hanya di dalam negeri.
Menanggapi pengumuman tersebut, beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia berfokus pada bagaimana kesepakatan itu dapat membantu menjernihkan aturan tentang di mana harus membayar pajak.
“Kesepakatan hari ini adalah langkah pertama yang signifikan menuju kepastian bagi bisnis dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pajak global,” kata Wakil Presiden Urusan Global Facebook Nick Clegg.
Seorang juru bicara Amazon mengatakan proses yang dipimpin OECD akan membantu membawa stabilitas ke sistem pajak internasional. Dia menggambarkan kesepakatan itu sebagai langkah maju yang disambut baik dalam upaya mencapai tujuan bersama. (ATN)