ASIATODAY.ID, JAKARTA – Hasil survei lembaga kajian Roda Tiga Konsultan menemukan sebagian masyarakat tidak percaya dengan data pemerintah terkait pandemi coronavirus (Covid-19).
Bahkan kinerja pemerintah menanggulangi virus yang muncul pertama kali di Wuhan, China ini juga dinilai sedang-sedang saja.
Survei menunjukkan 45,2 persen responden percaya dengan data yang dikeluarkan pemerintah mengenai jumlah orang positif, meninggal, dan sembuh karena covid-19.
“Sebaliknya, 51,8 persen responden ragu-ragu dan tidak percaya dengan data tersebut,” demikian keterangan resmi lembaga kajian Roda Tiga Konsultan dalam ‘Survei Nasional Pandangan Masyarakat Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19’, Sabtu (23/5/2020).
Responden juga menilai kinerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat mendapat skor paling rendah, yaitu 6,87 dari 100. Sementara itu, pemerintah provinsi mendapat nilai 7,05 dan pemerintah kabupaten/kota 6,99.
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani covid-19 juga dinilai sedang-sedang saja. Jokowi mendapat skor 7,09.
Survei juga menunjukkan lebih dari 3/4 responden atau 76,7 persen tidak mendapat bantuan selama pandemi covid-19. Bantuan yang diterima berasal dari pemerintah kabupaten kota 10 persen, pemerintah pusat 5,3 persen, dan pemerintah provinsi 3 persen.
“Ternyata bantuan dari lembaga sosial (4,8 persen) cukup berperan bahkan lebih tinggi daripada bantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan hampir setara dengan pemerintah pusat,” jelas lembaga itu.
Masyarakat Kurang Puas
Masyarakat juga menilai pemerintah kurang tegas dalam menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut seiring pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik untuk mencegah penularan covid-19.
Survei dilaksanakan pada 7-17 Mei 2020 melalui wawancara telepon. Survei melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,89 persen dan confidence level 95 persen. Responden tersebar di seluruh Indonesia.
Survei dilakukan terhadap responden melalui sambungan telepon. Metode ini dipilih karena merupakan cara yang paling memungkinkan untuk dilakukan di tengah kondisi PSBB.
Selain itu, sebanyak 98,9 dari responden telah mengetahui tentang bahaya covid-19. Lalu sebanyak 51,4 persen mengatakan kebijakan pemerintah untuk melakukan PSBB sudah tepat.
Responden mengusulkan agar pemerintah melakukan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk mengurangi penyebaran. Kemudian sebanyak 82,7 persen responden juga setuju dengan kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini. (ATN)