ASIATDAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan akan kembali melakukan evaluasi setelah menjatuhkan sanksi kepada maskapai Batik Air dengan membekukan rute penerbangan Jakarta-Denpasar.
Menurut Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto, pembekuan rute tersebut berlangsung selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 31 Mei 2020. Setelah masa pembekuan berakhir, operasionalnya masih akan dipantau oleh Kemenhub.
“Tetap kami evaluasi setelah pembekuan itu dicabut bagaimana selanjutnya mereka beroperasional dan tidak melanggar,” jelas Novie dalam keterangan, Selasa (26/5/2020).
Hasil investigasi dari Inspektur Penerbangan Ditjen Hubungan Udara, maskapai batik air dinyatakan melanggar tingkat okupansi di atas 50 persen. Padahal tingkat okupnasi maksimal maskapai seperti yang telah ditetapkan selama masa PSBB adalah sebesar 50 persen.
Penerbangan Batik Air yang dinilai melanggar ketentuan adalah rute Jakarta- Denpasar dengan kode penerbangan ID 6506.
Pemberian sanksi terhadap maskapai sesuai dengan Pasal 25 Permenhub No. 25/2020. Selain maskapai, operator bandara juga dikenakan sanksi sesuai dengan tahapan sebagaimana tercantum dalam Permenhub No. 78/2017 berupa teguran.
Sanksi itu diberikan setelah Kementerian menyelesaikan proses investigasi atas peristiwa penumpukan penumpang di Terminal 2 Internasional Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada 14 Mei 2020.
“Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh inspektur kami, terdapat pelanggaran berkaitan dengan physical distancing yang dilakukan oleh operator angkutan udara dan operator bandar udara,” tandasnya. (ATN)