ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pariwisata India tengah menghadapi tantangan berat di penghujung tahun 2019.
Pasalnya, wisatawan mancanegara menghindari kunjungan ke India menyusul gelombang unjuk rasa yang terus berlanjut di negara itu terkait protes UU Kewarganegaraan yang baru.
Hingga kini, setidaknya sudah ada tujuh negara yang mengeluarkan travel warning alias peringatan kepada warga negaranya untuk tidak bertandang ke India. Ketujuh negara tersebut yakni AS, Inggris, Rusia, Israel, Singapura, Kanada, dan Taiwan.
Taj Mahal, yang berlokasi di Agra, turut terdampak kondisi ini. Pejabat setempat memperkirakan dalam 2 pekan terakhir, sekitar 200.000 turis lokal dan asing membatalkan atau menunda perjalanan mereka ke makam tersebut.
“Ada penurunan kunjungan hingga 60 persen pada Desember 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Dinesh Kumar, inspektur polisi yang mengawasi pos khusus turis di dekat Taj Mahal, melansir Reuters, Senin (30/12/2019).
Dia mengungkapkan banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang menghubungi kantornya untuk memeriksa kondisi keamanan. Meski Kumar memastikan lokasi aman dan dilindungi polisi, tapi tetap saja tak sedikit yang memilih untuk membatalkan rencana kunjungan ke destinasi wisata itu.
Hotel-hotel di sekitar Taj Mahal juga mengungkapkan banyak calon tamu mereka yang membatalkan pesanan kamar secara tiba-tiba. Biasanya, Taj Mahal mampu menarik lebih dari 6,5 juta pengunjung setiap tahunnya dari seluruh dunia dan mendapat pemasukan hampir US$14 juta dari tarif masuk saja.
Agra terletak di Uttar Pradesh, negara bagian di utara India yang menjadi lokasi demonstrasi paling intens dan menjadi saksi jatuhnya korban jiwa paling banyak.
Sebagai bentuk penanganan atas aksi unjuk rasa dan kekerasan yang terjadi, otoritas setempat membatasi layanan mobile internet di Agra. Namun, keputusan itu dinilai memperburuk keadaan.
“Pemblokiran internet telah berdampak terhadap industri pariwisata di Agra hingga 50-60 persen,” ucap Sandeep Arora, Presiden Agra Tourism Development Foundation.
Aksi demonstrasi dipicu oleh diterbitkannya UU Kewarganegaraan yang baru, yang dinilai mendiskriminasi warga Muslim dan menjauhkan India dari konstitusinya sebagai negara sekuler. Warga minoritas dari negara tetangga, seperti Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh, juga disebut bisa mendapatkan kewarganegaraan India dengan lebih mudah dibandingkan yang beragama Islam.
Secara keseluruhan, setidaknya sudah ada 25 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dengan polisi. (ATN)
,’;\;\’\’