ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan penanganan pandemi coronavirus (Covid-19), utamanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota.
Survei Indo Barometer yang dirilis pada Selasa (26/5/2020) mencatat 53,8 persen responden tidak puas terhadap kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Adapun 45,9 persen menyatakan puas, dan sisanya menjawab tidak tahu.
Sebagian besar responden yang menjawab tidak puas menyoroti inkonsistensi kebijakan Jokowi-Ma’ruf sebanyak 17,3 persen, dan selebihnya menyoroti distribusi bantuan sosial yang lambat dan tidak akurat.
Sementara itu, responden yang menjawab puas terhadap penanganan pandemi Covid-19 di antaranya mencermati penanganan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berjalan baik. Ada 31,1 persen dari responden yang puas menilai PSBB berjalan baik.
Responden yang puas melihat terus meningkatnya jumlah pasien terpapar virus corona yang sembuh. Publik juga mengapresiasi cara pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Sebanyak 57,3 persen responden puas dengan langkah pemerintah provinsi dalam menangani pandemi.
Indo Barometer melaksanakan survei di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Wilayah itu mewakili hampir 65 persen populasi nasional.
Sebanyak 26,2 persen responden puas atas kerja gubernur dibandingkan dengan pemerintah pusat dengan tingkat kepuasan 26,2 persen.
Pertimbangan lain, pencegahan penularan Covid-19 di daerah bagus (22,7 persen), kerja tenaga medis di daerah sudah bagus (10,2 persen), dan jumlah terinfeksi menurun (7,6 persen).
Ada sekitar 41,4 persen responden yang tidak puas atas cara penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah.
Mereka yang tidak puas beralasan distribusi bantuan lambat (20,8 persen), banyak pelanggaran PSBB (14,6 persen), bantuan tidak tepat sasaran (12,8 persen), dan banyak warga di daerah tidak disiplin (11,7 persen).
Survei dilaksanakan pada 12—18 Mei 2020 dengan jumlah responden 400 orang. (ATN)