Pemerintah Indonesia Sudah Habiskan Rp369,17 Triliun APBN untuk Suntik BUMN

ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia sudah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyuntik berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sejak tahun 2005 hingga 2021, Pemerintah telah memberikan PMN sebesar Rp369,17 triliun yang terdiri atas fresh money yaitu injeksi dana secara langsung.

Dimana PMN itu berasal dari APBN ke BUMN sebesar Rp 350,19 triliun dan non tunai sebesar Rp 18,98 triliun.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengklaim, dampak PMN kepada BUMN sangat besar baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

“Dampak dari investasi Pemerintah kalau kita lihat juga dari sisi ekonomi maupun sosial, kami minta supaya kita juga bisa akuntabel sama seperti APBN,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Senin (29/8/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, terdapat enam sektor yang memperoleh dampak signifikan.

Pertama, terhadap infrastruktur sebagai sektor terbesar yang mendapatkan PMN.

“Menyebabkan pengurangan biaya logistik, rata-rata EIRR (Economic Internal Rate of Return) pada 30 proyek infrastruktur 21,05 persen, membuka lapangan kerja, dan menciptakan nilai tambah ekonomi baik jalan, transportasi, maupun kawasan,” jelasnya.

Kedua, dapat dirasakan pada sektor energi. Pemberian PMN dapat mengembangkan ekonomi dan menciptakan akses energi yang berkeadilan.

Selain itu, juga meningkatkan kapasitas produksi pembangkit listrik 120 MW dan cakupan pelanggan yang mencapai 79 juta pelanggan dan 61 juta kilo liter BBM. Sedangkan dari sisi dampak terhadap pangan, pemberian PMN mampu menyerap komoditas masyarakat, meningkatkan kapasitas produksi/pengolahan, dan menciptakan lapangan kerja.

Kemudian dari sektor perumahan, dengan adanya PMN mampu menyediakan rumah khususnya untuk MBR 943.583 unit, penyaluran pinjaman untuk 1,08 juta debitur, dan menyerap 2,08 juta orang tenaga kerja. Sementara itu, bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dampak PMN dapat dirasakan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mampu meningkatkan omzet, laba, dan jumlah produk.

Selain itu juga terdapat program mekar yang dinikmati oleh 10,48 juta perempuan dengan jumlah nasabah dan peningkatan inklusi keuangan terhadap 3,5 juta orang.

PMN juga berkontribusi dalam sektor pendidikan. Hal ini dengan pemberian beasiswa dalam bentuk investasi untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di 14.239 lulusan Perguruan Tinggi serta pendanaan riset.

Lima BUMN Diberi PMN

Tahun ini, pemerintah kembali menyiapkan PMN kepada lima BUMN. Adapun kelima BUMN antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Semen Kupang (Persero).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menggelontorkan PMN kepada Waskita Karya sebesar Rp 3 triliun. Adapun suntikan modal ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kinerja keuangan.

“Pemerintah memasukkan PMN Rp 3 triliun dengan harapan publik bisa generate dari mereka ikut rights issue, publik saat itu masuk dengan Rp 0,95 triliun. Direncakana PMN dilakukan Oktober 2022,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (29/8/2022).

Kemudian, suntikan modal juga diberikan kepada BTN sebesar Rp 2,48 triliun. Adapun suntikan modal ini ditambah penerbitan saham baru melalui rights issue sebesar Rp 1,65 triliun.

“BTN pemerintah memiliki share 60 persen sementara publik memiliki 40 persen, juga dilakukan rights issue dengan pemerintah akan tetap menjaga 60 persen dan publik 40 persen. Rencana akan dilakukan pada November 2022,”ujarnya.

Selanjutnya, suntikan modal diberikan kepada Adhi Karya sebesar Rp 1,98 triliun. Perseroan diproyeksikan dapat menghimpun dana tersebut melalui right issue, yang akan dilakukan Oktober 2022.

“Dengan kepemilikan pemerintah 51 persen dan publik 49 persen, akan dilakukan right issue dalam saham portepel, PMN pemerintah sebesar Rp 1,98 triliun dengan publik diharapkan akan generate additional funding sebesar Rp 1,89 triliun,” terangnya.

Menurutnya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan ruas jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, dan Yogyakarta-Bawen, serta pembangunan SPAM Karian Serpong.

Lalu Semen Indonesia akan mendapatkan suntikan modal melalui inbreng dengan PT Semen Baturaja Tbk pada November 2022. Adapun pemerintah akan tetap mempertahankan kepemilikan 51,01 persen, dan publik sebesar 48,99 persen.

Terakhir Semen Kupang. Menurut Sri Mulyani, pemerintah memiliki kepemilikan 61,48 persen, PT Bank Mandiri (Persero) sebesar 37,39 persen, dan Pemerintah Provinsi NTT sebesar 1,12 persen serta privatisasi akan dilakukan dengan menjual saham langsung kepada investor.

“Perkiraan jumlah saham yang akan dijual sebesar 82.213 dan pemerintah dalam hal ini diperkirakan akan mendilusi sampai nol persen. Bank Mandiri akan tetap, dan investor bisa mengambil alih dari kepemilikan pemerintah,” jelasnya. (ATN)