ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalaui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menawarkan 10 proyek Public Private Partnership (PPP) senilai USD9,2 miliar kepada kontraktor Turki.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M. Iqbal melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Asosiasi Konsultan Irfan Aker beserta anggota pada Jumat (5/11/2021).
Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Turki sebelumnya yang dilakukan secara virtual pada Juni 2020.
Basuki menuturkan pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan prioritas utama, baik di bidang konektivitas, sumber daya air dan perumahan. Pembangunan infrastruktur ini diperlukan anggaran sebesar USD430 miliar, dimana hanya 30 persen yang bisa ditutupi oleh APBN.
“Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/11/2021).
Terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai USD19 miliar, di mana terdapat 10 proyek PPP yang siap ditawarkan senilai USD9,2 miliar.
Proyek PPP ini terdiri dari 9 proyek jalan tol dan 1 proyek bendungan.
Kesembilan proyek tol tersebut yakni jalan Tol Semanan – Balaraja sepanjang 32,7 km, jalan Tol Sentul Selatan – Karang Barat sepanjang 61,5 km, jalan Tol Sukabumi – Ciranjang sepanjang 26 km, jalan Tol Ciranjang – Padalarang sepanjang 28 km, jalan Tol Malang – Kepanjen 29,7 km, jalan Tol Kamal – Teluk Naga – Rajeg 28,6 km, jalan Tol Semarang harbour 20,8 km, jalan Tol Bogor – Serpong 31 km dan jalan Tol Cikunir – Karawaci Elevated 40 km.
Basuki mengatakan UU Cipta Kerja membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha Turki untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia.
Saat ini nilai investasi antara Indonesia – Turki mencapai USD1,5 miliar. Menurutnya, terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki.
“Kami mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), maupun Engineering, Procurement, Construction (EPC),” tuturnya.
Basuki menambahkan terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha Turki untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
Pertama sebagai perseroan terbatas milik asing dan kedua sebagai badan usaha jasa konstruksi asing.
“Kami menyadari bahwa perusahaan konstruksi Turki termasuk salah satu yang terbaik di dunia dengan keahlian dan pengalaman yang kaya di bidang perumahan dan konstruksi jalan, jembatan serta terowongan, bahkan dalam membangun ibukota baru di Nur Sultan, Kazakhstan. Saya berharap pengusaha Turki dapat berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tutur Basuki. (ATN)