ASIATODAY.ID, JAKARTA – Ketahanan pangan menjadi perhatian serius Pemerintah India.
Untuk memastikan hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan perjanjian tahap awal dengan tiga perusahaan raksasa asal Amerika Serikat (AS).
Selain itu, Narendra juga menggandeng sejumlah pebisnis lokal mulai April dengan berbagi data statistik pertanian yang telah dikumpulkan sejak ia berkuasa pada tahun 2014 silam. Narendra percaya bahwa sektor swasta dapat membantu meningkat hasil panen melalui aplikasi dan alat.
Laporan Bloomberg, Jumat (17/9/2021), Amazon.com Inc, Microsoft Corp dan Cisco Systems Inc termasuk di antara raksasa teknologi yang digandeng untuk memanfaatkan data dari petani India. Pemerintah berambisi mengubah industri pertanian yang ketinggalan zaman.
Jio Platforms Ltd, usaha yang dikendalikan oleh miliarder Mukesh Ambani’s Reliance Industries Ltd dan raksasa tembakau ITC Ltd juga termasuk di antara perusahaan lokal yang telah mendaftar untuk program tersebut.
Dengan proyek tersebut, Modi berusaha untuk mengantarkan reformasi jangka panjang guna menghasilkan lebih dari USD488 miliar pada sektor pertanian yang mempekerjakan hampir setengah dari 1,3 miliar orang di negara berpenduduk terbesar kedua di dunia itu dan menyumbang sekitar 18% dari ekonomi terbesar ketiga di Asia itu.
Pemerintah mengandalkan keberhasilan proyek ini untuk meningkatkan pendapatan pedesaan, memotong impor, mengurangi beberapa pemborosan pangan terburuk di dunia dengan infrastruktur yang lebih baik, dan akhirnya bersaing dengan eksportir seperti Brasil, AS, dan Uni Eropa (UE).
Untuk perusahaan global, ini merupakan pukulan bagi industri teknologi pertanian India. Firma Ernst & Young memperkirakan pemerintah bisa mengantongi pendapatan USD24 miliar pada tahun 2025. Dengan penetrasi saat ini hanya 1%.
Ini juga merupakan kesempatan untuk menyebarkan jaringan, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin di negara berkembang. Sementara untuk perusahaan e-commerce seperti Amazon dan Reliance dapat mengamankan saluran produk pertanian yang stabil dan memecahkan masalah pasar bahan makanan yang menyumbang lebih dari setengah dari pengeluaran ritel tahunan sebesar USD1 triliun.
“Ini adalah industri berdampak tinggi dan pemain swasta merasakan peluang dan ingin menjadi bagian besar darinya. India memiliki jumlah pemborosan makanan yang sangat tinggi karena kurangnya teknologi dan infrastruktur. Jadi ada keuntungan besar dari program ini,” kata mitra konsultan EY India Ankur Pahwa.
Idenya sederhana dengan membenamkan semua informasi seperti pola tanaman, kesehatan tanah, asuransi, kredit, dan pola cuaca ke dalam satu pusat data. Kemudian menganalisanya menggunakan data analitik dan kecerdasan buatan (AI).
Kemudian mengembangkan layanan yang khusus untuk sektor yang hadapi tantangan seperti masa puncak panen, tekanan air, tanah yang tidak merata, kurangnya infrastruktur termasuk gudang yang diatur dengan suhu dan truk dengan fasilitas pendingin.
Berdasarkan perjanjian tersebut, perusahaan teknologi besar akan membantu pemerintah dalam mengembangkan bukti konsep untuk menawarkan solusi teknologi untuk layanan pertanian yang dapat diakses petani.
Jika menguntungkan, perusahaan akan dapat menjual produk akhir kepada pemerintah dan juga langsung ke petani dan solusinya akan ditingkatkan di tingkat nasional.
Sejauh ini, pemerintah telah menyemai data yang tersedia untuk umum kepada lebih dari 50 juta petani dari 120 juta petani pemilik lahan yang teridentifikasi. Beberapa perusahaan lokal yang telah mendaftar termasuk Star Agribazaar Technology, ESRI India Technologies, Patanjali Organic Research Institute dan Ninjacart.
“Database akan berguna untuk berbagai tujuan – pemasaran pertanian, penargetan subsidi” dan banyak lagi, kata kepala ekonom untuk Asean dan India di Australia & Selandia Baru Banking Group Ltd. struktur untuk sektor pedesaan Sanjay Mathur.
Tetapi kesuksesan masih jauh dari jaminan. Rencana untuk mengikat perusahaan-perusahaan besar telah menuai kecaman dari para kritikus, yang mengatakan langkah tersebut merupakan upaya lain oleh pemerintah untuk memberikan pengaruh yang lebih besar kepada sektor swasta, sebuah perkembangan yang dapat merugikan petani kecil dan rentan.
Program ini bahkan dapat menambah bahan bakar untuk protes berlarut-larut pemerintah Modi telah berjuang untuk mengatasi selama lebih dari sembilan bulan setelah undang-undang pertanian baru yang kontroversial membuat marah beberapa petani.
Dengan pemilihan negara bagian yang penting yang dijadwalkan pada tahun 2022, mungkin akan lebih sulit untuk menjual konsep teknologi untuk membantu pertanian kepada komunitas pertanian yang sudah curiga dengan niat pemerintah.
“Dengan data ini mereka akan tahu di mana hasilnya tidak bagus, dan akan membeli murah dari petani di sana dan menjualnya dengan harga selangit di tempat lain. Lebih dari petani, konsumenlah yang akan menderita,” kata petani dari Negara Bagian Punjab utara ukhwinder Singh Sabhra. (ATN)