ASIATODAY.ID, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendesak militer Myanmar untuk segera mengembalikan kekuasaan.
Biden juga memerintahkan peninjauan penerapan kembali sanksi yang dicabut karena transisi negara ke demokrasi.
“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi,” katanya seraya, menggunakan nama lama Myanmar, dikutip dari AFP, Selasa (2/2/2021).
Menurut Biden, komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut.
“Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai. Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang,” tambahnya.
Biden menambahkan Amerika Serikat memperhatikan orang-orang yang mendukung rakyat Burma di saat-saat sulit ini.
“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” imbuhnya.
Pada awalnya, transisi Myanmar dilihat sebagai kisah sukses besar dari pemerintahan mantan presiden Barack Obama, di mana Biden menjabat sebagai wakil presiden, dengan negara yang ditempatkan secara strategis itu terlihat bergerak menuju demokrasi dan menjauh dari orbit China.
Tetapi pemimpin demokrasi Myanmar yang pernah menjadi ikon, Aung San Suu Kyi menuai kritik Barat atas keengganannya untuk mengutuk pembunuhan massal Muslim Rohingya.
Pada Senin (1/2), militer menangkap Suu Kyi dan politisi lainnya setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) kembali mencetak kemenangan besar dalam pemilihan umum. (ATN)