ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia sebagai koordinator perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mendorong negara ASEAN untuk mempercepat proses ratifikasi perundingan tersebut. Tujuannya, agar RCEP dapat diimplementasikan pada awal 2022.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi mengemukakan hal itu pada pertemuan hari kedua ASEAN Economic Minister ke-53 secara virtual pada Kamis (9/9/2021).
“Kami menyambut penyelesaian ratifikasi oleh Singapura dan Thailand, dan mendorong negara ASEAN lainnya untuk mempercepat internal domestik ratifikasi untuk memastikan target implementasi RCEP pada awal 2022 dapat tercapai,” ujar Mendag.
Pertemuan mencatat status ratifikasi masing-masing negara anggota ASEAN. Saat ini Indonesia sudah memasuki tahap pembahasan ratifikasi bersama Parlemen. Selain itu, pertemuan juga mencatat perkembangan persiapan yang telah dilakukan Sekretariat ASEAN dan Interim RCEP Joint Committee dalam mempersiapkan implementasi Persetujuan RCEP Agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Priority Economic Deliverables (PEDs) Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN 2021 dan sejumlah isu lainnya terkait inisiatif dalam mewujudkan integrasi ekonomi di ASEAN.
Mendag mengungkapkan, para Menteri berharap implementasi PEDs dapat berkontribusi terhadap program pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Dalam agenda ini dibahas juga non-tariff measures (NTMs) Cost Effectiveness Toolkit.
“Indonesia mendukung implementasi seluruh prioritas ekonomi Brunei Darussalam di bidang integrasi ekonomi ASEAN di masa keketuaannya. Prioritas tersebut di antaranya ASEAN Investment Facilitation Framework (AIFF), Work Plan on the Implementation of the ASEAN Agreement on Electronic Commerce 2021—2025, peluncuran negosiasi FTA ASEAN-Kanada, serta Framework for Circular Economy for the AEC,” jelas Mendag.
Pada pertemuan, Mendag turut mengangkat perlunya perhatian ASEAN terhadap masalah perdagangan yang diakibatkan tingginya biaya logistik di kawasan. Hal ini sejalan dengan laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) mengenai Competition Assessment and Competitive Neutrality on the Logistic Sector in ASEAN’.
Laporan tersebut merupakan laporan yang dapat meningkatkan daya saing ASEAN di sektor logistik. Disela pertemuan, Mendag melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura. Pada pertemuan ini dibahas isu-isu terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, biaya logistik dan transit di Singapura, isu Myanmar di ASEAN, serta isu sustainable cooperation yang di antaranya membahas isu carbon impact exchange (CIE) dan green technology.
ASEAN Sepakati Perlancar Fasilitasi Perdagangan dan Investasi di Kawasan
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Menteri Ekonomi Lainnya juga turut menghadiri pertemuan penting ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council ke-35, ASEAN Investment Area (AIA) Council ke-24, ASEAN Business Advisory Council (ABAC), serta ASEAN Economic Minister (AEM) ke-53 pada Rabu (8/9/2021).
Mendag mendukung beberapa isu perdagangan barang, yaitu General Review ASEAN Trade in Goods Agreement (GR ATIGA) yang akan dimulai tahun 2022, Non Tariff Measures (NTMs) Panel, dan Essential List sebagai bentuk kepedulian penanganan COVID-19.
“Hal tersebut akan meningkatkan ekspor Indonesia ke ASEAN serta bekerjasama memenuhi rantai pasok (supply chain) ekonomi global,” ujarnya.
Mendag juga menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan nilai dan kebijakan fasilitasi investasi di ASEAN.
“Meskipun di ASEAN kita saling berkompetisi dalam meningkatkan nilai investasi, namun ASEAN tetap harus bekerja sama dalam mendorong penciptaan iklim peraturan investasi yang lebih kondusif dan fasilitatif di kawasan,” tegasnya dalam Pertemuan AIA Council.
Sementara, pada sesi konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN dengan ABAC, para Menteri mendukung sejumlah program dan rekomendasi yang sejalan dengan fokus di sektor kesehatan, penanganan hambatan nontarif, perdagangan digital, dan rantai pasok regional.
”Indonesia memandang penting meningkatkan partisipasi dan dukungan para pelaku usaha di ASEAN sebagai pihak yang memanfaatkan dari hasil kerja sama ekonomi di kawasan. Rekemendasi dan usulan prioritas dari mereka juga juga sangat perlu didukung seperti peningkatan fasilitasi Perdagangan, NTMs toolkit dan pengembangan kapasitas Tenaga Kerja di ASEAN,” tutup Mendag. (ATN)