ASIATODAY.ID, JAKARTA – Keputusan pemerintah memberikan relaksasi target waktu penyelesaian fasilitas smelter PT. Freeport Indonesia (PTFI) ditolak keras.
Penolakan itu disuarakan oleh anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menolak
Menurut Mulyanto, pemerintah jangan ikut-ikutan melanggar UU No. 3/2020 jo. UU No. 4/2009 tentang Minerba dengan memberikan relaksasi target waktu pembangunan smelter PTFI di Gresik.
UU No. 3/2020 pasal 170A mengamanatkan, bahwa fasilitas smelter harus sudah beroperasi paling lambat tahun 2023, sehingga sejak tahun itu dilarang ekspor konsentrat tambang.
Ia menegaskan, bila pemerintah menyetujui dan memberikan relaksasi target pembangunan smelter PTFI hingga lewat tahun 2023, maka pemerintah telah melanggar UU tersebut dan rela pasang badan demi PTFI.
“Inikan aneh. Kita jadi menduga ada kong-kalikong pemufakatan jahat antara Pemerintah dan Freeport untuk bersama-sama melanggar undang-undang. Padahal sebelumnya sudah 2 kali PTFI ini melanggar ketentuan,” tegasnya.
Mulyanto kemudian membeberkan kejanggalan tersebut.
Pertama, pada tahun 2014, saat PTFI melanggar ketentuan UU No. 4 Tahun 2009, karena fasilitas smelternya belum jadi.
Padahal dalam UU itu disebut bahwa dalam jangka 5 tahun sejak diundangkan (jatuh tempo tahun 2014), smelter harus sudah beroperasi dan perusahaan dilarang mengekspor konsentrat tambang.
“Namun faktanya PTFI mengabaikan UU tersebut. Anehnya, Pemerintah ikut melanggar UU dengan tetap mengizinkan mereka mengekspor konsentrat tambang,” jelasnya.
Kedua, di tahun 2018, saat perpanjangan dan perubahan skema dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Salah satu syarat untuk perpanjangan adalah pembangunan smelter. Tapi mana realisasinya? Sampai hari ini janji itu belum diwujudkan.
“Nah sekarang, dengan permintaan relaksasi target pembangunan smelter melewati tahun 2023, berarti secara langsung menabrak UU No.3/2020 tentang Minerba khususnya pasal 170A. Padahal, baru satu bulan UU No.3/2020 ini diundangkan. Ini kan keterlaluan. Ibarat pepatah sudah dikasih hati, malah minta jantung,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan.
“Ini sama juga dengan mempermainkan pemerintah dan Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintah tidak boleh menganggap pelanggaran UU ini adalah soal ringan,” tegas Mulyanto.
“Saya sebagai anggota DPR RI protes keras. Sebab UU dibuat untuk dipatuhi oleh kita bersama, bukan dianggap sebagai angin lalu. Ini benar-benar melecehkan kedaulatan Indonesia sebagai Negara hukum. Karenanya saya mendesak Pemerintah untuk tegas mengawal amanat UU No. 3/2020 jo. UU. No.4/2009 Pemerintah jangan lembek, apalagi ikut melanggar UU tersebut,” tandasnya. (ATN)