ASIATODAY.ID, JAKARTA – Rencana Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana Saham PT AMMAN Mineral Internasional jadi sorotan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dalam waktu dekat akan meninjau atau menginpeksi perusahaan tambang itu.
Demikian ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam diskusi interaktif ‘Menyorot Rencana PT AMMAN Mineral: Perspektif Regulasi dan Akademik’ di Jakarta, Senin (22/5).
Hingga kini, tidak ada kejelasan soal rencana PT AMMAN Mineral Internasional itu melantai di bursa saham.
Diketahui pula, perusahaan tersebut telah memasukkan dokumen pendaftaran IPO ke OJK pada tanggal 21 Maret 2023 lalu.
Menurut Afriansyah, banyak masyarakat yang melaporkan perusahaan itu terkait masalah ketenegakerjaan dan lingkungan hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Banyak yang sudah dilaporkan ke kami, dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi ke PT AMMAN,” tegasnya.
Afriansyah juga menyatakan akan menerapkan regulasi kepada seluruh perusahan investasi.
“Investasi silahkan, tetapi setiap negara ini harus mengikuti aturan main Uu yang berlaku. Begitu juga investasi di Indonesia harus ikut aturan main negara ini,” tuturnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dhaniswara Harjono, menuturkan pentingnya nasionalisasi pertambangan.
PT AMMAN yang ingin IPO, kata Dhaniswara, harus menuruti aturan hingha membuat saham merah putih.
“Harus ada yang membedakan usaha biasa dengan peryambangan supaya ada fungsi kontrolnya,” jelasnya.
“Di dalam UU tambang dan mineral jelas ini menyatakan tambang untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat,” tambahnya.
Menurut Dhaniswara, PT AMMAN jika ingin IPO harus menyelesaikan terlebih dahulu masalah di bidang ketenaga kerjaan, lingkungan hidup dan kemasyarakatan yang tidak dilaksanakan.
“Apa yang dinikmati oleh masyarakat, kalau tambang ya harus kembali ke masyarakat karena kita negara kesejahteraan. Tapi kalau yang sejahtera hanya seglintir orang itu salah,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu mengatakan ia akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana IPO Amman Mineral.
Dia menyoroti kepastian rencana calon emiten tersebut melantai di bursa saham. Padahal, perusahaan itu telah memasukkan dokumen pendaftaran IPO ke OJK pada 21 Maret 2023 lalu.
“Harus dipastikan yang akan IPO itu yang memang layak IPO,” tegas Adian di Jakarta, Senin (22/5/2023).
Dia menilai hingga saat ini tidak ada kejelasan soal pendaftaran IPO, apakah Amman Mineral Internasional atau PT Amman Mineral Nusa Tenggara Barat.
“Saya akan bersurat ke OJK untuk mengkaji betul. Saya banyak mendapatkan hal menarik di sini. Ada beberapa unsur-unsur lain yang secara progres pembangunan, itu bisa kita perdebatkan. Dokumen ini harus kita periksa. Kita bisa bicara ke OJK agar IPO ditunda,” tegasnya. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News