ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia menganggap pembangunan terowongan baru Israel di wilayah Yerusalem Timur dan penggusuran perumahan warga Palestina merupakan bentuk aneksasi de facto terhadap Palestina.
Kementerian Luar Negeri RI menganggap pembangunan terowongan Israel menuju Masjid Al Aqsa itu membahayakan proses perdamaian di antara kedua pihak.
“Pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel dan pembangunan terowongan menuju Al-Haram al-Sharif merupakan aneksasi de facto dan membahayakan proses perdamaian,” bunyi pernyataan Kemlu RI melalui situs resminya, Rabu (24/7/2019).
Pembangunan terowongan itu terletak di distrik Silwan, Yerusalem Timur, yang disebut merupakan bagian dari proyek arkeologi Kota Daud (City of David). Selain terowongan, Indonesia juga mengecam penggusuran perumahan warga Palestina di Sur Bahir, pinggiran selatan Yerusalem.
Indonesia menganggap tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Peresmian pembangunan proyek tersebut berlangsung pada awal Juli lalu, di mana perwakilan Amerika Serikat, Jason Greenblatt dan Duta Besar David Friedman, turut serta dalam sesi peletakan batu pertama.
Israel mengatakan penggalian itu dilakukan untuk membuka kembali Jalur Para Peziarah (Pilgrims Road) yang selalu dilintasi pemeluk Yahudi ketika berziarah ke Yerusalem 2000 tahun silam.
Israel mengklaim penggalian dilakukan di lahan yang mereka beli secara sah. Namun, para pemilik tanah yang merupakan orang Palestina menggugat Israel karena mencaplok lahan mereka.
Warga Palestina memandang proyek perluasan permukiman Israel di distrik Silwan sebagai upaya Negeri Zionis itu memperkuat kekuasaan di Yerusalem.
“Indonesia mendesak agar tindakan penghancuran tersebut dapat segera dihentikan,” (AT Network)
,’;\;\’\’