ASIATODAY.ID, JAKARTA – Berbagai terobosan terus dipacu untuk meningkatkan kualitas kenyamanan moda transportasi publik di Jakarta agar berkelas dunia.
PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sepakat berkolaborasi dengan membentuk perusahaan bersama untuk mengelola moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama kedua pihak.
Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan perusahaan patungan ini akan bertindak sebagai perusahaan induk dalam bidang transportasi perkeretaapian yang mengelola transportasi perkeretaapian terintegrasi dan kawasan berorientasi transit di wilayah Jabodetabek.
“Perusahaan ini juga akan mengatur kegiatan usaha investasi sesuai izin usaha dan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar dia di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/01/2020).
Menurut William, MRT akan bertindak sebagai project management unit yang memfasilitasi dan memonitor perkembangan pelaksanaan penataan kawasan stasiun-stasiun kereta api milik PT KAI (Persero).
“Perjanjian ini sebagai langkah konkret pasca-penandatanganan Head of Agreement (HoA) yang telah dilakukan sebelumnya pada Senin, 9 Desember 2019 lalu,” jelasnya.
Sementara KAI berperan dalam peningkatan prasarana di dalam stasiun, manajemen sirkulasi penumpang dan kendaraan, serta izin akses.
Sedangkan Pemprov DKI Jakarta, akan menjadi koordinasi rencana aksi dengan pelaksanaan teknis oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga.
“Perjanjian kerja sama ini direncanakan akan berlaku hingga satu tahu ke depan,” tandasnya.
Kesepakatan kerja sama ini disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro.
Kelola 72 Stasiun di Jabodetabek
Dengan adanya kolaborasi ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mengelola 72 stasiun di Jabodetabek secara bersama. Pengelolaan akan berada di bawah perusahaan patungan atau joint venture bernama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.
“Membentuk juga PT Moda Transportasi Jabodetabek, ini mengelola 72 stasiun,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies menuturkan Pemprov DKI memiliki saham sebesar 51 persen dalam perusahaan patungan tersebut. Nantinya, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek akan meluncurkan tiket integrasi seperti Jak Lingko.
“Dan nanti DKI dengan TransJakarta yang memiliki Jak Lingko ini akan menjadi satu, semua transportasi darat,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, kerja sama pengelolaan moda transportasi publik akan meningkatkan jumlah pengguna transportasi massal menjadi 60 persen. Saat ini, pengguna transportasi umum di Jabodetabek baru mencapai 25 persen.
“Saat ini baru 25 persen masyarakat yang menggunakan transportasi massal dan kita genjot jadi 60 persen,” ujar Budi.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa sinergi kelembagaan antara moda transportasi milik pemerintah pusat dan daerah, justru membuat good corporate governance lebih mudah diterapkan.
“Karena yang punya saham 49 persen tetap berhak menempatkan komisaris dan direksi, sama dengan yang 51 persen. Inilah kenapa saya bilang juga, semakin banyak perusahaan BUMN yang go public, makin bagus. Karena pengawasan bukan hanya dari internal, tetapi dari stakeholder dan masyarakat,” jelasnya.
Erick menjelaskan bahwa perusahaan ini merupakan amanat Presiden RI Joko Widodo, yang harapannya mampu memacu regenerasi perkotaan (urban regeneration) untuk Jakarta, sebagai kawasan pusat ekonomi dan bisnis Indonesia selepas pemindahan Ibu Kota. (ATN)
,’;\;\’\’