ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pabrik pemurnian dan peleburan (smelter) nikel milik perusahaan China, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), di Morowali, Sulawesi Tengah, dinilai belum layak beroperasi.
Pasalnya, penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan tersebut sangat lemah.
Hal itu terungkap dari temuan Anggota Komisi VII DPR RI, Nurhasan Zaidi bersama Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII saat melakukan peninjauan lapangan ke Smelter II, PT GNI, di Morowali, Sulawesi Tengah.
Menurut Nurhasan Zaidi, smelter nikel PT GNI yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sudah seharusnya menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Namun pada kenyataannya penerapan K3 di perusahaan tersebut sangat lemah. Padahal seperti diketahui, smelter nikel PT GNI merupakan proyek besar yang bernilai Rp27 triliun.
“Saya melihat proyek PT GNI yang sudah berjalan tiga tahun seharusnya progresnya sudah lebih rapi dan cepat, terutama terkait persoalan K3 yang sangat lemah sehingga mengakibatkan adanya insiden hingga merenggut nyawa dua pegawainya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya proyek industri dengan nilai triliunan bisa lebih baik lagi kedepannya,” ungkapnya usai melakukan peninjauan lapangan ke Smelter II, PT GNI, Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (4/1/2023).
Di lain pihak kata dia, kawasan industri seperti yang diinginkan pemerintah, pada hakikatnya harus memiliki kawasan industri hijau dan juga penataan rapih.
“Pada kenyataannya di sini tidak sesuai yang di inginkan pemerintah, sangat tidak layak seperti yang kita lihat hari ini, perlu adanya perbaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, dari hasil pertemuan antara Tim Kunjungan Komisi VII dan jajaran pihak GNI, tidak ada penjelasan yang komprehensif.
Seharusnya kata dia, manajemen GNI memaparkan secara transparan apa yang terjadi seutuhnya dalam insiden kebakaran yang mengakibatkan adanya dua nyawa yang hilang.
Atas hal itu, diusulkan dalam pertemuan agar dibentuk Panitia Kerja (Panja) agar bisa di lakukan pendalaman.
“Saya menilai paparan dari pihak GNI tidak terjawab secara komprehensif. Untuk itu Komisi VII mengusulkan adanya Panitia Kerja (Panja) agar insiden yang terjadi pada Desember 2022 lalu, memiliki titik temu. Apa yang menjadi penyebab dari pada kebakaran tersebut,” jelasnya.
Penyebab Kebakaran Smelter
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi meninjau langsung lokasi insiden kebakaran di smelter nikel milik GNI, untuk memastikan apakah kejadian yang merenggut dua karyawan perusahaan itu akibat kelalaian atau kesalahan teknis.
Hingga saat ini, investigasi masih berlangsung dari pihak berwajib untuk mencari penyebab insiden yang terjadi pada Kamis, 22 Desember 2022 lalu.
“Oleh sebab itu kita ingin mendalami dan mengetahui bahwa sejauh mana, peralatan yang di gunakan selama ini oleh pihak PT GNI, apakah perawatan sudah dilakukan sesuai aturan apakah sudah dilakukan cek berkala, layak digunakan, juga perlu adanya kalibrasi untuk semua peralatan. Itu semua harus sangat di perhatikan oleh pihak-pihak terkait, perusahaan dan juga Kementrian Perindustrian selaku pengawas dalam hal ini. Sebab, kemungkinan besar insiden kebakaran yang terjadi yaitu dari peralatan yang digunakan,” kata Bambang usai meninjau langsung ke lokasi kebakaran smelter GNI, Rabu (4/1/2023).
Bambang berharap akan ada pendalaman kelayakan dari peralatan-peralatan yang digunakan pihak PT GNI agar tidak lagi memakan korban jiwa lebih banyak.
Ia menekankan kepada semua perusahaan smelter supaya tidak mengenyampingkan keselamatan para karyawannya.
“Kita memang membutuhkan investasi, untuk itu kami mendukung, guna menumbuhkan perekonomian terutama penyerapan tenaga kerja yang begitu besar di Indonesia. Apalagi hampir seluruh smelter di Indonesia adalah proyek strategis nasional, yang memiliki fasilitas yang diberikan negara. Namun perlu menjadi perhatian khusus bagi semua perusahaan smelter tidak boleh semena-mena. Contoh peralatan yang digunakan harus di cek berkala, harus ada lembaga yang dapat melegitimasi, yang dapat memastikan bahwa semua peralatan layak digunakan sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang memakan korban jiwa,” tekan Politisi Partai Gerindra itu.
Kedepannya PT GNI harus lebih mentaati peraturan, lebih bisa mengawasi serta mengevaluasi proses kerja dari semua peralatan yang ada.
“Komisi VII mendesak Kemenperin untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT GNI dan smelter lainnya yang berada di seluruh Indonesia. Jangan sampai mereka hanya berorientasi pada keuntungan semata saja namun mengabaikan kualitas peralatan yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa manusia,” ujar Bambang.
Turut hadir mendampingi Bambang saat peninjauan itu mulai dari jajaran Kementerian Perindustrian, Kepala Bagian SDM dan Umum PT GNI, Sekda Morowali Utara, dan Kapolres Morowali Utara.
Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi VII akan memanggil pihak-pihak terkait yakni PT GNI, Kementrian Perindustrian dan mitra lainnya, guna mendalami berbagai temuan-temuan yang di hasilkan usai kunjungan.
“Pasalnya tim Komisi VII DPR RI hari ini hadir mengecek dan memastikan bagaimana kronologis terjadinya kebakaran saja, tidak berarti sudah mendapatkan kejelasan utuh,” tandas Bambang. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News
Discussion about this post