ASIATODAY.ID, STOCKHOLM – Swedia pada Minggu (1/1) mengambil alih rotasi jabatan presidensi Dewan Uni Eropa (UE) selama enam bulan ke depan, yang sebelumnya dipegang oleh Republik Ceko.
Swedia akan memegang jabatan presidensi UE selama enam bulan hingga 30 Juni 2023.
Pada 14 Desember 2022, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyampaikan sejumlah prioritas dalam presidensi Swedia, yaitu keamanan, ketahanan, kemakmuran, nilai-nilai demokrasi, dan supremasi hukum. Kristersson mengatakan kepada Parlemen negaranya bahwa
“Swedia mengambil alih presidensi pada saat UE menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Eropa yang lebih hijau, lebih aman, dan lebih bebas merupakan fondasi dari prioritas-prioritas kami.
Di bidang keamanan (atau persatuan), presidensi Swedia akan memprioritaskan “dukungan ekonomi dan militer yang berkelanjutan bagi Ukraina, serta dukungan untuk jalur Ukraina menuju UE,” menurut laman situs pemerintah Swedia, dillansir dari Xinhua, Senin (2/1/2023).
“Upaya untuk memerangi kejahatan lintas terorganisasi perbatasan akan dilanjutkan, merespons tuntutan sah warga untuk komunitas yang aman dan tenteram,” menurut laman situs itu.
Di bidang ketahanan (atau daya saing), “Uni Eropa harus terus memberikan kondisi terbaik untuk ekonomi yang sehat dan terbuka berdasarkan persaingan bebas, investasi swasta, dan digitalisasi yang berhasil,” papar laman situs itu, menambahkan bahwa presidensi Swedia akan berusaha untuk memperkuat pendekatan terkoordinasi bagi daya saing Eropa “sebagai prioritas dalam agenda politik.”
Di bidang kemakmuran (atau transisi hijau dan energi), laman situs itu menyebutkan bahwa presidensi Swedia akan melanjutkan upaya untuk mengatasi harga energi yang tinggi dan tidak stabil sembari menangani reformasi pasar energi jangka panjang.
Pemerintah Swedia juga menekankan perlunya menyediakan kerangka regulasi dan kebijakan yang tepat guna menarik investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju “masa depan yang hemat sumber daya dan bebas bahan bakar fosil.”
Sementara di bidang nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum, presidensi Swedia menekankan pentingnya menjunjung tinggi “prinsip supremasi hukum dan hak-hak fundamental”.
Kristersson dijadwalkan bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kota Kiruna, Swedia utara, pada 13 Januari, dan dalam kesempatan itu mereka akan mengadakan pembicaraan mengenai rencana kerja terkait selama presidensi Swedia dan isu-isu yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat.
Swedia bergabung dengan UE pada 1 Januari 1995, dan negara tersebut pernah dua kali memegang jabatan presidensi Dewan UE, yaitu pada 2001 dan 2009. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News