ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan program hilirisasi industri tambang untuk memberikan nilai tambah di dalam negeri.
“Negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira tidak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (10/08/2023).
Pemerintah sejak 1 Januari 2020 telah menghentikan penghentian ekspor bijih nikel. Selanjutnya, pada 10 Juni 2023 pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit. Kemudian, pemerintah juga akan menghentikan ekspor tembaga mentah. Presiden mengatakan, penghentian ekspor bahan mentah tersebut mampu meningkatkan nilai ekspor secara signifikan.
“Kalau hitungan kita ya, contoh ya, saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi, menjadi Rp510 triliun,” ujarnya.
Peningkatan nilai ekspor tersebut, imbuh Presiden, juga memicu peningkatan pendapatan negara, mulai dari sektor perpajakan seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama yang Rp510 triliun, gede mana?,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kebijakan berani yang dilakukan oleh Indonesia seperti hilirisasi industri menghadapi tantangan yang tidak mudah. Bahkan, tantangan tersebut dapat berdampak terhadap ekonomi nasional sehingga diperlukan konsistensi untuk mempertahankan kebijakan yang telah ada.
Ia memberi contoh saat Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memenangkan gugatan Uni Eropa soal keputusan Indonesia menyetop ekspor bijih nikel.
“Kita enggak akan berhenti meskipun digugat,” tandasnya.
Lebih lanjut Presiden Jokowi meyakini bahwa jika Indonesia bisa konsisten mempertahankan hilirisasi industri dalam beberapa tahun ke depan, maka Indonesia bisa menjadi negara maju.
“Hitungan saya, kalau kita konsisten terus seperti ini dalam kurun 15 tahun, tolong dihitung income per capita kita akan naik berapa. Saya yakin di atas US$10 ribu. Artinya sudah masuk ke [kategori] negara maju karena income per capita untuk negara maju kan biasanya di atas US$11 ribu,” ucapnya.
Pemimpin Berani
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang berani untuk menjaga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk memajukan bangsa, di antaranya terkait hilirisasi industri.
“Ke depan saya kira bukan tentang siapa presidennya, yang paling penting menurut saya sanggup enggak (untuk) konsisten terhadap apa yang sudah kita mulai ini, berani enggak, ini butuh keberanian,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menilai bahwa keberanian dan konsistensi tersebut diperlukan karena tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh Indonesia ke depannya akan makin meningkat.
“Nanti butuh yang ke depan—karena tekanan-tekanannya menurut saya makin berat—nyali, keberanian. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi itu saja sudah karena butuh daya tahan, butuh endurance,” tandasnya. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News
Discussion about this post