ASIATODAY.ID, WASHINGTON – Penindasan yang dialami kelompok minoritas Muslim Uighur akibat kekejaman China menjadi sorotan dua kandidat presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Joe Biden
Kedua kandidat presiden AS itu mengutuk keras kekejaman China terhadap kelompok tersebut.
Capres AS dari Partai Demokrat, Joe Biden, dengan suara lantang menyebut perlakuan China terhadap Muslim Uighur sebagai genosida.
“Penindasan tak terkatakan yang dialami oleh warga Uighur dan etnis minoritas lainnya di tangan pemerintah otoriter China adalah genosida dan Joe Biden menentangnya dengan sangat kuat,” kata kampanyenya pekan ini, dikutip dari VOA, Kamis (27/8/2020).
Kampanye Biden mengatakan bahwa jika pemerintahan Trump memutuskan untuk menyebut tindakan China sebagai genosida, pertanyaan yang mendesak adalah apa yang akan dilakukan Donald Trump untuk mengambil tindakan.
“Dia juga harus meminta maaf karena memaafkan perlakuan mengerikan terhadap Uighur ini,” kata kampanye Biden.
Sedangkan pemerintahan Trump belum menggambarkan tindakan Beijing sebagai genosida, tetapi juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) John Ullyot mengutuk perlakuan China terhadap orang-orang Uighur.
Ia mengatakan China telah melakukan tindakan mengerikan terhadap wanita, termasuk aborsi paksa, sterilisasi paksa dan metode kontrasepsi paksa lainnya, kerja paksa yang disponsori negara, kekerasan seksual termasuk melalui pemerkosaan dalam tahanan, wajib tinggal di rumah oleh pejabat Han dan kawin paksa.
“Kekejaman Partai Komunis China juga termasuk penahanan terbesar etnis minoritas sejak Perang Dunia II,” juru bicara NSC itu menambahkan.
Ullyot mengatakan Trump telah mengambil “tindakan berani” terhadap China karena perlakuannya terhadap orang Uighur.
“Kebijakan Presiden Trump telah menunjukkan bahwa setiap orang – yang lahir dan belum lahir, yang miskin, yang putus asa, yang cacat, yang lemah, dan orang tua – memiliki nilai yang melekat,” ucapnya.
Seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan bahwa selama setahun terakhir, AS telah memberlakukan berbagai pembatasan dan sanksi terhadap pejabat China atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, wilayah kelompok etnis Uighur ditahan. (ATN)