ASIATODAY.ID, HONG KONG – Twitter menghapus puluhan ribu akun buzzer milik pemerintah China, karena dinilai menebar propaganda, informasi yang salah, dan menjatuhkan kritik.
Melansir CNA, Jumat (12/6/2020), akun buzzer milik pemerintah China yang dihapus sebanyak 23.750 akun inti dan 150.000 akun penguat.
Semua akun dan kontennya telah dihapus dari Twitter, tetapi akun-akun tersebut tetap disimpan pada database arsip untuk para peneliti.
“Mereka memposting terutama dalam bahasa China dengan menyebarkan narasi geopolitik yang menguntungkan Partai Komunis China, sambil terus mendorong narasi menipu tentang dinamika politik di Hong Kong,” tulis Twitter dalam analisisnya.
Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI), sebuah lembaga think-tank yang berbasis di Canberra menganalisis dataset sebelum pengumuman, dan mengatakan jaringan itu bertugas mempengaruhi pandangan dalam diaspora global China.
Selain mendorong narasi Beijing tentang protes Hong Kong, jaringan buzzer tersebut melakukan hal yang sama untuk pandemi Covid-19, dan mengkritik Taiwan.
Beberapa dari kelompok buzzer itu juga memutarbalikkan respons pemerintah AS terhadap aksi protes ketidakadilan rasial, “untuk menciptakan persepsi kesetaraan moral dengan penindasan protes di Hong Kong” menurut ASPI.
“Sementara Partai Komunis China tidak akan mengizinkan orang-orang China untuk menggunakan Twitter, analisis kami menunjukkan dengan senang hati menggunakannya untuk menabur propaganda dan disinformasi internasional,” tulis Fergus Hanson, direktur pusat cyber ASPI.
Selain buzzer China, Twitter juga menghapus akun buzzer Rusia dan Turki.
Jaringan akun buzzer Turki yang dimusnahkan terdiri dari 7.340 akun, adapun Rusia sebanyak 1.152 akun.
Jaringan buzzer Turki terdeteksi pada awal 2020 yang bertugas meningkatkan dukungan domestik bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan dan partai AKP yang berkuasa.
Adapun Rusia terlibat dalam “posting silang dan memperkuat konten dengan cara yang tidak otentik, terkoordinasi untuk tujuan politik” termasuk mempromosikan Rusia Bersatu yang berkuasa, dan menyerang para pembangkang politik. (ATN)