ASIATODAY.ID, JAKARTA – World Bank telah menetapkan Indonesia naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income) menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country).
Perubahan level ini seiring pendapatan nasional bruto (PNB) atau Gross National Income (GNI) yang naik menjadi US$4.580.
Sementara itu, negara berpendapatan menengah atas ditetapkan memiliki GNI per kapita di kisaran US$4.466 sampai US$13.845.
Perubahan status Indonesia ini membawa dampak pada standar garis kemiskinan jika mengacu pada standar World Bank.
Dengan menggunakan acuan ini, World Bank memasukkan 60 persen penduduk Indonesia dalam kategori miskin.
Pasalnya, batas kelas pendapatan menengah ke atas naik menjadi US$6,85 dari US$5,50 per kapita per hari. Dengan asumsi kurs Rp15.018 per dolar AS, maka batas kelas pendapatan menengah ke atas setara dengan Rp102.873 per kapita per hari atau Rp3.086.190 per bulan.
Atau dengan menggunakan patokan BPS sebesar 4,71 orang per rumah tangga, maka besaran penghasilan dikategorikan kelas menengah ke atas adalah Rp14,53 juta per rumah per bulan.
Besaran angka ini merupakan kebutuhan pendapatan riil karena World Bank mengacu kurs yang mengikuti partitas daya beli (purchasing power parities/PPP) 2017.
PPP merupakan tingkat konversi mata uang yang mencoba menyamakan daya beli dengan menghilangkan perbedaan tingkat harga antar negara.
Dengan kata lain, mekanisme PPP mengacu kepada daya beli produk yang dikonversi ke dalam kurs dolar. Hasilnya, mereka dengan pendapatan di bawah angka dari Bank Dunia itu masuk dalam kategori penduduk miskin.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio Kacaribu, Indonesia berhasil naik menjadi upper-middle income country, tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA.
“Berbagai instrumen APBN melalui program PC-PEN 2020-2022 berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (3/7/2023).
Data BPS Berbeda dengan World Bank
Berbeda dengan World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan menjadi 25,9 juta orang atau sekitar 9,36 persen.
Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi September 2023.
“Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,21 persen poin dibanding kondisi September 2022,” kata Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto, Senin (17/7/2023).
Nilai persentase penduduk miskin juga tercatat mengalami penurunan sebesar 0,18 persen bila dibandingkan Maret 2022.
Dasar perhitungan tingkat kemiskinan yang digunakan BPS adalah penduduk dengan penghasilan Rp550.458 orang per bulan dalam rumah tangga.
Rata-rata anggota keluarga dalam rumah tangga miskin dilaporkan mencapai 4,71 orang.
Artinya, batas penghasilan yang dikategorikan keluarga miskin adalah Rp2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News