ASIATODAY.ID, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta kepada PT. PLN (Persero) untuk memberikan kompensasi kepada konsumen terkait adanya pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) termasuk dengan rencana pemadaman bergilir pada Senin (5/8/2019).
Menurut Ketua harian YLKI Tulus Abadi, padamnya listrik tidak hanya merugikan konsumen residensial saja tetapi juga sektor pelaku usaha. Hal ini bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta termasuk Indonesia.
YLKI juga meminta managemen PT PLN untuk menjelaskan pada publik apa penyebab gangguan pembangkit yang mengakibatkan adanya pemadaman listrik.
“YLKI meminta PT PLN memberikan kompensasi pada konsumen, bukan hanya berdasar regulasi teknis yang ada, tetapi berdasar kerugian riil yang dialami konsumen akibat pemadaman ini,” ujar Tulus, Senin (5/8/2019).
Dikatakan, padamnya listrik ini harus dievaluasi oleh pemerintah karena ini menunjukkan infrastruktur kelistrikan masih jadi masalah.
Menurut dia, program pemerintah seharusnya bukan hanya menambah kapasitas pembangkit PLN, tetapi juga harus meningkatkan keandala pembangkit PT PLN dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan lainnya.
Sementara itu, PT PLN (Persero) mengaku sedang melakukan pengumpulan data pelanggan dan penghitungan besaran kompensasi yang seharusnya diberikan akibat padamnya listrik yang terjadi sejak Minggu (5/8/2019) siang.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan kompensasi yang diberikan ke pelanggan adalah berupa pengurangan tagihan pada bulan berikutnya.
Hal tersebut kata Sripeni, sudah tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. (AT Network)
,’;\;\’\’