Indonesia Gaungkan Pasar Karbon dan Hilirisasi Mineral di ASEAN

ASIATODAY.ID, JAKARTA – Di sela-sela ASEAN Business and Investment Summit 2023, yang berlangsung di Jakarta (3/9/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bilateral dengan Council Members dari ASEAN Business Advisory Council (BAC) Malaysia.

Delegasi Malaysia dipimpin oleh Deputy Chairman ASEAN-BAC Malaysia yakni Tan Sri Tony Fernandes, dengan didampingi Council Member Lim Chern Yuan, Executive Director ASEAN-BAC Malaysia Jukhee Hong, serta perwakilan dari beberapa perusahaan besar Malaysia. Berbagai hal dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain tentang perdagangan dan sistem pembayaran lintas batas, serta perkembangan kendaraan listrik (EV).

“Kawasan ASEAN memiliki sumber daya energi alami yang besar sehingga dapat mendorong permintaan energi global, dan ini merupakan keuntungan besar bagi ASEAN. Sebagai bagian dari sustainability, kita juga harus mendorong adanya carbon credit market di ASEAN. Kemudian, pekerjaan rumah kita ke depannya adalah mengembangkan industri hilir sebagai titik kunci dalam rantai pasok global,” jelas Menko Airlangga.

Perekonomian digital di ASEAN diproyeksikan akan meningkat hingga mencapai sekitar US$330 miliar pada 2025. Apalagi didukung akan terimplementasinya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di tahun 2025 tersebut ketika Keketuaan ASEAN akan dipegang oleh Malaysia.

ASEAN juga perlu mengambil keputusan strategis yang berdampak. Bidang-bidang strategis yang pernah dibahas dalam Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN sebelumnya yakni antara lain tentang bagaimana mendorong pertumbuhan lanskap kendaraan listrik ASEAN. Indonesia tertarik untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dan tembaga, serta memiliki fasilitas produksi baterai untuk kendaraan listrik.

Selanjutnya adalah bagaimana memperkuat hubungan perdagangan dan investasi regional, mendorong tindakan pembangunan berkelanjutan yang kolaboratif yaitu misalnya dengan meluncurkan proyek energi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya, dan menghubungkan ASEAN melalui alat strategis dan sistem pembayaran QR Regional.

“Nantinya, masyarakat Indonesia yang bepergian ke Malaysia, Thailand, Singapura maupun negara-negara ASEAN lainnya akan bisa melakukan pembayaran dengan QR. Kalau di Indonesia sendiri telah dipergunakan QRIS secara luas di banyak merchant. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia, dan saat ini nilai transaksinya terus meningkat,” imbuh Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa fokus utama ASEAN-BAC adalah melakukan fasilitasi perdagangan, fasilitasi investasi, dan menarik FDI. Selain itu, juga harus mampu mendorong terlaksananya prioritas-prioritas utama untuk memperkuat perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Indonesia sendiri akan mempermudah proses customs dengan membuat sistem digital yang terintegrasi di antara kementerian/lembaga terkait atau biasa disebut e-goverment.

Di lain pihak, Tan Sri Tony Fernandes juga mengatakan, “Kami sangat excited soal ASEAN, soal Indonesia. Kami harus memuji Pemerintah Indonesia, di mana hal ini membuka mata kita semua bahwa Indonesia sangat progresif (dari sisi ekonomi), juga sangat terbuka serta transparan (dari sisi pemerintahan),” ungkap Tony.

Upaya Inklusif dan Kolaboratif dari Sektor Swasta

Perekonomian ASEAN menunjukkan kinerja positif dalam satu dekade terakhir dengan pertumbuhan rata-rata 4%-5%. Di dunia, kawasan ASEAN merupakan perekonomian terbesar ke-5, eksportir terbesar ke-4, dan pada 2022 lalu bahkan menjadi tujuan foreign direct investment (FDI) terbesar ke-2.

Perekonomian ASEAN mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,7% pada 2022 yang didorong oleh tingkat konsumsi domestik, perdagangan, dan investasi yang tinggi. Industri seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital, mengalami peningkatan investasi pada tahun lalu, dengan total arus masuk FDI tumbuh sebesar 5,5%.

“Saat ini, kami adalah salah satu dari sedikit titik terang untuk pertumbuhan ekonomi, meskipun perjalanan ke depan masih diselimuti ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat di tahun-tahun mendatang. Sudah ada tanda-tanda melambatnya kinerja ekonomi negara-negara utama ASEAN, meningkatnya inflasi pangan, dan berlanjutnya ketidakpastian pasar akibat fragmentasi geopolitik,” jelas Airlangga Hartarto dalam ASEAN Business and Investment Summit 2023 Plenary Session yang mengangkat tema “Aligning ASEAN’s Private Sector Priorities to the Global Agenda”, Minggu (3/9/2023).

Berdasarkan tema Kepemimpinan ASEAN Indonesia pada 2023 yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Indonesia mengambil inisiatif untuk merespon hal tersebut. Inisiatifnya antara lain memperkuat integrasi pasar regional melalui peningkatan Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru, memperkenalkan Transaksi Mata Uang Lokal dan interoperabilitas pembayaran digital, serta mempromosikan ASEAN Industry Project Based Initiative.

“Selanjutnya, kami akan memulai fase baru digitalisasi dengan diluncurkannya Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN, yang akan meningkatkan nilai ekonomi digital di ASEAN tahun 2030 hingga dua kali lipat. Kami juga mempercepat agenda ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional,” tutur Menko Airlangga.

Kerja sama ASEAN bukan hanya upaya sektor publik, namun juga yang menjadi kunci adalah upaya inklusif dan kolaboratif dari sektor swasta dalam berbagai agenda dan inisiatif ASEAN.

Proyek ASEAN juga tidak berdiri dalam ruang hampa, sebab dipengaruhi dinamika global sehingga memerlukan peran aktif dari sektor publik ASEAN maupun sektor swasta. Mengingat hal ini, ada tiga bidang prioritas yang dapat dikontribusikan oleh sektor swasta ASEAN terhadap agenda global.

“Pertama, kita memerlukan suara sektor swasta yang lebih besar untuk menyoroti dan mengurangi risiko serta biaya fragmentasi rantai pasokan global dan regional yang didorong oleh geopolitik. Sektor publik dan swasta perlu bekerja sama, termasuk dengan mitra dan platform lain, untuk menegakkan arsitektur perdagangan dan ekonomi multilateral yang terbuka, inklusif, tidak diskriminatif, dan berbasis aturan,” ujar Menko Airlangga.

Kedua, kata Menko Airlangga, diperlukan sektor swasta yang secara aktif memanfaatkan peluang pertumbuhan baru. Sektor swasta ASEAN harus bekerja sama dengan dewan bisnis lainnya untuk menjajaki potensi kolaborasi. Sektor swasta ASEAN juga harus menerapkan model bisnis inklusif, memaksimalkan hubungan pembangunan ekonomi lokal termasuk dengan UMKM.

Terakhir, sektor swasta ASEAN perlu memanfaatkan sumber daya, jaringan, teknologi, dan keahlian sektor swasta untuk menemukan solusi terhadap tantangan sosio-ekonomi dan perubahan iklim di kawasan ini. Inovasi, difusi dan adopsi teknologi juga perlu didukung dan dipercepat untuk meningkatkan ketahanan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

ASEAN juga perlu mengoptimalkan kontribusi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian Kawasan dan mengatasi tantangan sosio-ekonomi yang sudah maupun akan terjadi. Hal tersebut selaras dengan tema ABIS tahun ini yaitu “ASEAN Centrality: Innovating towards Greater Inclusivity”.

“Saya ingin mengimbau kepada sektor swasta ASEAN dan komunitas bisnis secara lebih luas, untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Terutama untuk ABAC harus bisa membuat ASEAN lebih kuat dengan menguatkan juga perdagangan dan kolaborasi antar negara anggota ASEAN,” pungkas Menko Airlangga. (AT Network)

Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News