ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus berpacu dengan waktu demi memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 bagi masyarakat Indonesia.
Duet Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir terus mendorong kerja sama multilateral dalam pengadaan vaksin Covid-19 yang terjangkau.
Langkah itu dilakukan melalui berbagai kerja sama dengan lembaga kesehatan dunia.
Yang terbaru, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama melalui opsi bantuan finansial dari mekanisme Official Development Assistance (ODA) yang diharapkan dapat membuat harga vaksin menjadi lebih murah.
“Yang pasti, dengan bantuan financial ODA diharapkan harga vaksin akan lebih murah dibanding mekanisme yang lain,” kata Retno di Jakarta, Rabu (16/9/2020).
Sejak awal, Indonesia gencar melakukan diskusi pengadaan vaksin dengan negara-negara lain. Pemerintah terus berkomunikasi dengan Covac Facilities, yang merupakan aliansi pengembangan vaksin yang dipimpin Gavi, Koalisi untuk Kesiapan Inovasi Epidemi (CEPI), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memastikan ketersediaan vaksin dan harga yang bakal ditetapkan nantinya.
Kemudian pada hari ini, pemerintah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan UNICEF dalam pengadaan infrastruktur distribusi vaksin.
Menurut Retno, dengan adanya infrastruktur yang memadai, penyaluran vaksin akan lancar dan tidak mengalami hambatan berarti.
“Dengan MoU ini, ketika vaksin tersedia melalui jalur multilateral, maka infrastrukturnya sudah ada sehingga tidak terjadi delay dalam delivery-nya,” jelas Retno.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, MoU pemerintah dengan UNICEF akan digunakan sebagai payung hukum yang akan menangani seluruh proses pengadaan barang dan jasa oleh UNICEF, termasuk untuk vaksin Covid-19 jika sudah ditemukan.
MoU ini mengatur pengadaan barang dan jasa melalui UNICEF mulai dari proses pengajuan, pembayaran, hingga sampai proses pengiriman. Hal itu diharapkan dapat memperlancar pembelian produk kesehatan esensial bagi masyarakat Indonesia. (ATN)