ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia telah menunjukan komitmennya untuk menangani dampak coronavirus (Covid-19) dengan menggelontorkan insentif senilai Rp405 triliun atau setara 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Penambahan anggaran ini membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian melebar.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, insentif yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menjadi yang paling terbesar di Asia.
“Jumlah insentif yang disuntik Pemerintah Indonesia lebih besar dibandingkan China yang hanya 1,2 persen terhadap PDB, Korea Selatan 0,8 persen, ataupun India 0,5 persen. Namun angka itu lebih kecil dibandingkan Thailand yang menyuntik tiga persen, dan Malaysia 17 persen,” terang Piter dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2020).
Besarnya stimulus yang dikeluarkan pemerintah Indonesia kata Piter menyebabkan pelebaran defisit anggaran Indonesia yang diproyeksikan mencapai Rp852 triliun atau setara 5,07 persen terhadap PDB.
Kendati demikian kata Piter, Indonesia tidak sendiri dalam hal defisit anggaran ini. Sebab, dampak ekonomi dan fiskal akibat pandemi covid-19 dirasakan oleh berbagai negara di dunia.
“Negara tetangga Malaysia misalnya, dengan tambahan insentif sebesar 250 miliar ringgit Malaysia, defisit anggarannya akan berada di kisaran 4,5 persen terhadap PDB. Bahkan Prancis berencana meningkatkan defisit anggarannya hingga tujuh persen,” jelasnya.
Menurut Piter, gelontorkan tambahan belanja pemerintah Indonesia diproyeksikan tidak bisa diimbangi oleh kenaikan penerimaan negara pada akhir tahun nanti.
Pertumbuhan penerimaan negara akan jauh menurun dibandingkan tahun lalu, yang disebabkan oleh dua faktor utama;
Pertama, dari luar negeri, harga sejumlah komoditas mengalami penurunan imbas dari melambatnya permintaan global. Termasuk harga minyak mentah yang anjlok di bawah USD25.
“Selain karena melemahnya permintaan global, ini juga dipicu oleh gagalnya kesepakatan negara-negara produsen khususnya Arab Saudi dan Rusia untuk memangkas produksi minyak,” jelasnya.
Kedua, dari dalam negeri, terjadi pelemahan permintaan domestik yang berdampak pada melambatnya aktivitas pada sektor-sektor penyumbang penerimaan negara.
Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang sudah menunjukkan kontraksi sejak pertengahan tahun lalu, pada Maret 2020 bahkan anjlok lebih dalam hingga ke level 45.
Melambatnya sektor manufaktur akan berdampak pada penerimaan perpajakan, karena sektor ini menyumbang sekitar 30 persen dari total penerimaan pajak.
“CORE memprediksikan penerimaan perpajakan akan berada di kisaran Rp1.452 triliun hingga Rp1.514 triliun. Jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp1.462 triliun,” urainya.
Waspadai 4 Risiko
Piter juga mengingatkan agar Pemerintah mewaspadai berbagai risiko akibat pelebaran defisit APBN. Kebijakan stimulus fiskal, pelebaran defisit dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
“Besarnya stimulus menyiratkan pelebaran defisit sekaligus juga besarnya kebutuhan pembiayaan yang harus dilakukan pemerintah,” jelasnya.
CORE Indonesia memandang setidaknya ada empat risiko yang perlu diperhatikan pemerintah akibat rencana pelebaran defisit dan pembiayaan hingga 2022.
Pertama yaitu, risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah.
Dengan melebarnya defisit anggaran tentunya akan mendorong pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit yang semakin besar. Sayangnya penerbitan SUN masih sangat bergantung pada investor asing.
Sekitar 35 sampai 40 persen SUN yang diterbitkan pemerintah dipegang oleh investor asing. Angka ini relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara peer seperti Thailand, Malaysia, ataupun Tiongkok.
Kondisi ini menjadikan struktur pembiayaan anggaran akan sangat rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba (sudden capital outflow).
“Contoh teranyar bisa dilihat pada Februari dan Maret lalu ketika dana asing keluar sebanyak Rp145 triliun dari surat utang pemerintah. Dampaknya imbal hasil SUN meningkat dan beban biaya penerbitan SUN di masa mendatang menjadi lebih besar,” jelasnya.
Kedua, risiko pelemahan nilai tukar. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah juga meningkatkan risiko sudden capital outflow yang akan mendorong pelemahan nilai tukar. Selama Januari sampai dengan akhir Maret, rupiah melemah sebesar 17,4 persen.
“Pelemahan ini salah satunya disebabkan oleh aliran modal keluar yang terjadi di pasar keuangan. Jika dibandingkan dengan negara lain, pelemahan nilai tukar rupiah merupakan salah satu pelemahan mata uang terdalam di dunia,”paparnya.
Ketiga, risiko crowding out. Hal ini bisa terjadi karena pelebaran defisit anggaran akan menyerap banyak likuiditas dari perbankan. Dampaknya, swasta akan semakin kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri.
“Kalaupun mereka mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri melalui penerbitan surat utang (obligasi), mereka harus menawarkan surat utang dengan imbal hasil yang lebih tinggi untuk bersaing dengan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Terakhir, risiko peningkatan utang luar negeri swasta. Jika pihak swasta kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri maka opsi utang luar negeri menjadi pilihan yang lebih menarik, terutama ketika suku bunga di luar negeri cenderung menurun.
Peningkatan utang luar negeri swasta perlu menjadi perhatian karena 89 persen utang luar negeri swasta berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Risiko bertambah bagi swasta yang menjual barang dan jasa yang terkait komoditas.
“Potensi pelemahan harga komoditas bisa berdampak terhadap memburuknya cash flow perusahaan dan berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar. Faktanya pertumbuhan utang luar negeri swasta yang bergerak di sektor komoditas lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain seperti manufaktur ataupun keuangan,” tandasnya. (AT Network)