ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang kian mengalami degradasi.
Jokowi menilai, banjir di Kalimantan Selatan adalah sebuah fenomena yang tidak pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir. Banjir disebabkan luapan Sungai Barito akibat curah hujan yang tinggi, sehingga debit air tak mampu ditampung lagi oleh Sungai.
“Mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut sehingga mengakibatkan Sungai Barito tak mampu lagi menampung debit air dan meluap ke 10 kabupaten,” kata Jokowi di Jembatan Mataraman, Kalimantan Selatan, saat jumpa pers daring, Senin (18/1/2021).
Jokowi mengungkapkan, curah hujan yang turun sangat tinggi. Tercatat dalam 10 hari berturut-turut hujan menurunkan 2,1 miliar kubik air. Padahal, daya tampung Sungai Barito diketahui sebatas 230 juta meter kubik.
“Sehingga memang tidak bisa dicegah dan meluap di 10 kabupaten dan kota. Saya hanya ingin memastikan ke lapangan,” ujar Jokowi.
Degradasi Hutan
Selain degradasi daerah aliran sungai, penyebab terbesar bencana tersebut bersumber dari degradasi hutan.
Menurut analis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tutupan lahan berupa hutan telah hilang di wilayah itu.
Akibatnya, ketika hujan deras mengguyur wilayah Kalimantan Selatan selama 10 hari berturut-turut menyebabkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito tidak mampu lagi menampung air hujan sehingga meluap dan menyebabkan terjadinya banjir bandang.
“Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut ada penurunan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah dan semak belukar,” tulis LAPAN dilaman Facebook yang dimonitor pada Senin (18/1/2021).
Menurut LAPAN, luas hutan primer di Kalimantan Selatan menurun sebesar 13 ribu hektar, hutan sekunder 116 ribu hektar, sawah sebesar 146 ribu hektar, dan semak belukar turun sebesar 47 ribu hektar.
Secara keseluruhan, jumlah lahan yang menyusut di wilayah tersebut mencapai 322 ribu hektar. Di lain sisi, perluasan area perkebunan terjadi cukup signifikan yaitu seluas 219 ribu hektar.
Analisis LAPAN tersebut dilakukan dengan menggunakan analisa curah hujan dengan data satelit Himawari-8 oleh tim tanggap darurat bencana LAPAN. Selain itu, LAPAN juga menggunakan data mosaik Landsat untuk mendeteksi penutup lahan tahun 2010 dan 2020.
“Pengolahan data dilakukan secara digital menggunakan metode random forest sehingga mampu lebih cepat dalam menganalisis perubahan penutup lahan yang terjadi,” ungkap LAPAN.
Hal senada juga didengungkan oleh Greenpeace Indonesia. Organisasi lingkungan internasional tersebut mengungkapkan bahwa lebih dari separuh hutan hujan Kalimantan telah hilang dalam waktu 50 tahun terakhir.
“Lebih dari separuh hutan hujan Kalimantan hilang dalam 50 tahun terakhir, berganti dengan perkebunan monokultur dan lubang tambang batubara. Kini meningkatnya suhu bumi yang disebabkan pembakaran batu bara dan hilangnya hutan, membawa bencana Krisis Iklim ke tanah Borneo,” tulis @GreenpeaceID yang dimonitotor Senin (18/1/2021).
10 Kabupaten/Kota Terdampak
Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Minggu (17/1/2020), sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupataen Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola . Hal ini berdasarkan data terakhir yang dihimpun pada 17 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Raditya Jati mengungkapkan, hujan dengan intensitas sedang menyebabkan banjir yang terjadi pada Selasa (12/1) lalu di Provinsi Kalimantan Selatan.
Tercatat sebanyak 24.379 rumah terendam banjir dan 39.549 warga mengungsi dengan rincian antara lain, Kabupaten Tapin sebanyak 582 rumah terdampak dan 382 jiwa mengungsi, Kabupaten Banjar 6.670 rumah terdampak dan 11.269 jiwa mengungsi, Kota Banjar Baru 2.156 terdampak dan 3.690 jiwa mengungsi, serta Kota Tanah Laut 8.506 rumah terdampak dengan 13.062 jiwa mengungsi.
Selanjutnya Kabupaten Balangan sebanyak 1.154 rumah terdampak dengan 17.501 jiwa mengungsi, Kabupaten Tabalong 407 rumah dengan 770 jiwa terdampak dan mengungsi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 11.200 jiwa mengungsi dan 64.400 jiwa terdampak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 387 rumah terdampak dan 6.690 jiwa mengungsi, Kota Banjarmasin dengan 716 jiwa terdampak, Kabupaten Batola 517 rumah dan 28.400 jiwa terdampak.
Selain itu, terdapat korban meninggal dunia total sebanyak 15 orang dengan rincian, Kabupaten Tanah Laut 7 orang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3 orang, Kota Banjar Baru 1 orang, Kabupaten Tapin 1 orang, dan Kabupaten Banjar 3 orang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada Tanggal 14 Januari 2021. Sampai saat ini BPBD juga melakukan pendataan titik pengungsian bagi masyarakat terdampak.
“Tim gabungan terus bergotong royong dalam melakukan penanganan bencana yang terjadi. BNPB dalam hal ini juga telah menyalurkan bantuan terhadap 10 Kabupaten yang terdampak bencana banjir mulai dari material maupun non material seperti sandang, pangan, terpal, matras, selimut dan peralatan dasar kebencanaan,” jelas Raditya Jati melalui keterangan tertulisnya.
Berdasarkan pemantauan BMKG, Kalimantan Selatan masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. BNPB menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, ditengah musim hujan yang akan terjadi hingga Februari 2021.
Masyarakat juga dapat memantau informasi prakiraaan cuaca melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). (ATN)
Discussion about this post