ASIATODAY.ID, JAKARTA – Eksistensi DPR RI sebagai elemen kontrol terhadap kekuasaan pemerintah saat ini kian menjadi sorotan. Pasalnya, parlemen selama ini justru terkesan menjadi bagian dari kekuasaan.
“Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar, fungsi parlemennya harusnya hidup. Institusi DPR sebagai perwakilan rakyat, harusnya mampu menghidupkan peran check and balances terhadap kekuasaan,” kata Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon di forum diskusi virtual, Kamis (22/10/2020).
Menurut Fadli, dengan hilangnya fungsi itu, hidupnya gerakan masyarakat sipil melalui aksi unjukrasa tentu sangat dibutuhkan, baik yang disuarakan elemen mahasiswa, buruh, petani maupun masyarakat umumnya.
Fadli memandang, DPR tak bisa lagi diharapkan menjadi agen kontrol terhadap terhadap pemerintah.
“Saat ini, Indonesia membutuhkan gerakan civil society sebagai alat kontrol kekuasaan karena parlemen tidak mampu lagi menjadi semacam institusi yang melakukan check and balances,” terang Fadli.
Fadli memandang, saat ini DPR seolah telah menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Sebabnya, partai koalisi pemerintah mendominasi fraksi-fraksi di DPR.
Padahal, fraksi-fraksi di DPR semestinya tetap mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara elegan.
“Sekarang oposisi menjadi minoritas, sehingga kamar legislatif itu tidak menjadi channel perjuangan rakyat. Ini yang saya lihat sedang berlangsung di parlemen kita,” imbuhnya.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu menilai, saat ini ada kecenderungan lahirnya kembali pemerintahan otoriter. Bahkan, kekuatan oligarki mulai tampak di lingkaran kekuasaan.
Karena itu, Fadli mendukung penuh gerakan-gerakan masyarakat sipil yang mengkritik jalannya roda pemerintahan. Salah satunya, dalam konteks saat ini yaitu penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Fadli pun menyerukan kepada pemerintah agar tidak merespon aksi unjukrasa rakyat dengan cara-cara represif.
“Fungsi parlemen yang tidak jalan inilah yang menurut saya sedang diambil alih oleh rakyat melalui gerakan mahasiswa maupun gerakan buruh, dan gerakan-gerakan lain yang turun jalan. Bahkan pelajar ya. Menurut saya itu satu hal yang positif bagi demokrasi Indonesia,” tandasnya. (ATN)