ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan Perairan Natuna. Langkah ini dilakukan menyusul adanya invasi kapal asing yang diduga melakukan aktivitas illegal fishing di perairan natuna.
Dugaan itu menyusul terpantaunya kapal Coast Guard China mengawal kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). armada kapal ikan Vietnam dan Malaysia yang sempat masuk di ZEEI beberapa hari yang lalu, namun sudah keluar wilayah Indonesia.
Satuan Tugas Pemberantasan dan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mengambil tindakan untuk menangani kapal asing yang masuk ke wilayah Natuna untuk mencuri ikan.
Menurut Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa, kewenangan penuh pengawasan dan penindakan untuk mengatasi kapal ikan asing masuk ke wilayah Indonesia, saat ini ada di tangan Menteri KKP Edhy Prabowo.
“Saya menyarankan agar ada koordinasi segera antara KKP, TNI AL dan Bakamla untuk menghalau kapal kapal ikan asing yang masuk ke wilayah Indonesia,” terang dia melalui keterangan tertulisnya, Senin (30/12/2019).
Dia menambahkan, KKP bisa berinisiatif dengan memerintahkan armada kapal pengawas KKP untuk memeriksa kapal ikan asing yang diduga mencuri ikan di perairan Indonesia itu. Pasalnya, Satgas 115 terbilang tak bisa bergerak sebelum ada perintah dari Menteri KKP selaku komandan satuan ini. Lagi pula masa kerja Satgas 115 akan habis di penghujung tahun ini.
“Secara normatif Satgas 115 masih ada sesuai dengan Perpres 115/2015. Tetapi masa tugas personel Satgas keseluruhannya akan berakhir akhir Desember ini,” jelas Achmad.
Sementara itu, Menteri KKP Edhy Prabowo menyebut pihaknya telah memperketat pengawasan di perairan yang terindikasi masuknya kapal ikan asing secara ilegal, termasuk di perairan Natuna.
“Kita sedang melakukan pengawasan terus dengan ketat, tidak hanya sekedar online, kita melakukan dengan fisik,” ujar Edhy di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (30/12/2019).
Edi menegaskan, tim KKP sudah beberapa hari ini ada di wilayah Natuna.
“Kita lakukan secara sinergi dengan TNI AL dan Bakamla (Badan Keamanan Laut),” katanya.
Edhy mengaku juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mengantisipasi adanya klaim bahwa wilayah yang dimasuki kapal asing tersebut bukan bagian dari Indonesia.
“Karena berhubungan dengan teritorial. Karena ada pihak yang akan mengklaim, kita harus bicara diplomasi ini,” tegasnya.
Sementara itu, terkait dengan posisi Satuan Tugas Pemberantasan dan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), Edhy menjelaskan bahwa masa tugasnya belum berakhir. “Satgas belum selesai. Satgas dibentuk presiden. Satgas tetap ada,” imbuhnya. (ATN)
,’;\;\’\’