ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mulai mengintensifkan penertiban penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus) di wilayah Sulawesi Tenggara.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di daerah itu.
“Di Sulawesi ini ada banyak pelabuhan, TUKS, dan Tersus. Tentunya ini semua harus dikelola dengan baik didasarkan pada Good Corporate Governance (GCG). Jangan ada lagi pelabuhan tikus atau dokumen terbang atau palsu,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (20/8/2022).
Dalam tinjauannya di Kendari, Budi mengumpulkan para Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Selain itu, ia juga menginstruksikan jajarannya untuk memastikan pengelolaan pelabuhan dijalankan dengan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Saat ini masih ada sejumlah TUKS dan tersus di wilayah Indonesia menyalahgunakan fungsinya dengan melayani kegiatan kepelabuhanan untuk kepentingan lain di luar yang ditentukan.
Selain itu, masih belum memenuhi standar pelayanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang, sehingga tidak memenuhi aspek keselamatan dan pelayanan yang baik.
Untuk itu, Budi mengatakan Kemenhub menargetkan semakin banyak pemilik TUKS dan tersus yang mengurus izin menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Dengan begitu dapat melayani kegiatan kepelabuhanan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan, serta memenuhi aspek keselamatan dan pelayanan.
“Sejumlah upaya terus dilakukan secara intensif untuk meningkatkan jumlah BUP dan menertibkan izin penggunaan TUKS dan tersus,” jelas Budi.
Upaya tersebut yakni dengan melakukan penyempurnaan regulasi serta melakukan inovasi pelayanan perizinan secara online agar lebih menjangkau lebih luas, cepat, dan mudah. Selain itu juga terus mengedukasi para pemilik TUKS dan tersus.
Budi menilai dengan semakin banyaknya pemilik TUKS dan Tersus menjadi BUP, maka dapat mengoptimalkan pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tengah keterbatasan APBN.
“Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan konektivitas transportasi hingga ke pelosok daerah,” tandasnya. (ATN)