Diplomasi Parlemen Menentukan Masa Depan Asia Pasifik

ASIATODAY.ID, BANGKOK – Diplomasi Parlemen memainkan peran penting dalam menentukan masa depan kawasan Asia-Pasifik.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) RI Puan Maharani menegaskan hal itu saat berbicara dalam sidang paripurna pertama ‘The 30th Annual Congress of The Asia-Pasific Parliamentary Forum’ (APPF 30) yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand.

Puan menyatakan, pertemuan APFF menjadi momen penting di tengah dunia dalam kondisi kritis dan berada di persimpangan jalan.

“Kita hidup di tengah dunia yang terpolarisasi, di tengah meningkatnya persaingan di antara negara-negara besar dan di tengah kenaikan harga pangan dan energi,” ujar Puan saat mendapat giliran pertama menyampaikan ide gagasan DPR RI dalam hal mempromosikan ‘Diplomasi Parlemen’ untuk keamanan regional di hadapan delegasi APPF di Bangkok, Kamis (27/10/2022).

Hadir anggota Majelis Nasional Thailand Kiat Sittheeamorn sebagai Ketua Sidang Pleno Pertama Bidang Politik dan Keamanan APPF ke-30 memandu sesi pertama sidang paripurna membahas persoalan politik dan keamanan.

Menurut Puan, tantangan-tantangan tersebut telah membawa ketidakpastian dan pesimisme di berbagai belahan dunia. Meski begitu, Parlemen disebut Puan memiliki kesempatan paradigma baru yang menawarkan harapan dan solusi konkrit bahwa jika Parlemen bekerja sama maka bisa membuat perbedaan dalam berkontribusi untuk memecahkan krisis multidimensi.

Puan mengusulkan, Parlemen Asia-Pasifik dalam membawa paradigma baru dinilai perlu mengambil beberapa langkah.

Pertama, dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional termasuk Konvensi PBB Tentang Hukum Laut dan Piagam PBB yang mengatur hubungan antar negara.

Kedua, perlu dibangun kepercayaan antar negara sebagai landasan kerjasama internasional. Mengingat, kepercayaan akan memungkinkan untuk mengubah persaingan menjadi kerjasama dan kolaborasi.

Ketiga, Parlemen harus dapat menunjukkan untuk mengesampingkan perbedaan pendapat antar negara. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera.

”Pilihan ada di tangan kita, sebagai pengambil keputusan. Apakah kita akan mengambil jalan yang memperlebar perpecahan antar bangsa atau apakah kita fokus pada jalan yang mengarah pada kolaborasi,” tandas Puan.

Puan menilai, Parlemen Asia-Pasifik perlu memupuk kebiasaan dialog, konsultasi dan diplomasi. Selain itu, menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam menyelesaikan kepentingan politik dan keamanan yang berbeda.

Keempat, perlu diperkuat komitmen kerjasama internasional karena masalah global membutuhkan solusi global sehingga perlu didorong kolaborasi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia. Langkah selanjutnya, membangun kerjasama regional secara multilateralisme.

“Adakalanya, diplomasi pemerintah menemui jalan buntu. Maka, karakter ‘Diplomasi Parlemen’ yang fleksibel menawarkan solusi alternatif dalam mengedepankan solusi kreatif untuk masalah keamanan regional. Parlemen harus selalu mempromosikan ‘budaya damai dan toleransi’ disaat ketegangan geopolitik meningkat. ‘Diplomasi Parlemen’ harus melengkapi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), East Asia Summit dan ASEAN Regional Forum. Mari kita bekerjasama menciptakan ‘paradigma baru’ perdamaian dan keamanan di Asia-Pasifik,” tandas Puan.

Perdamaian

Pada forum itu, Puan juga menyuarakan perdamaian di Kawasan Asia Pasifik. Puan menilai, pertemuan ini tepat waktu karena dunia membutuhkan tindakan kolektif untuk mengatasi berbagai krisis, mulai dari pandemi, kenaikan harga pangan dan energi, hingga mengakhiri perang.

“Untuk mengatasi krisis ini, kita harus bekerja sama dalam kesatuan. Kita harus menghindari bekerja secara individu tanpa koordinasi. Tak terkecuali negara-negara di Asia-Pasifik,” ungkap Puan.

Menurut Puan, negara-negara kawasan telah menunjukkan kepada dunia bahwa wilayah Asia-Pasifik merupakan wilayah pendorong pertumbuhan ekonomi global.

Untuk mendukung kemajuan pembangunan, APPF dinilai harus mampu mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Ia pun mengungkapkan bahwa tidak ada pembangunan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan.

“Kita harus menjunjung tinggi komitmen kita terhadap perdamaian karena telah menciptakan lingkungan yang kondusif di kawasan ini. Dan perdamaian adalah dasar dari kemajuan ekonomi di Asia-Pasifik,” ucap Puan.

Menentang Senjata Nuklir

Puan juga menyuarakan agar APPF menentang keras penggunaan senjata nuklir. Sebab menurutnya, tidak ada pemenang dalam perang nuklir dan perang nuklir justru akan menimbulkan kesengsaraan untuk semua pihak.

“Perdamaian juga merupakan prasyarat untuk pemulihan berkelanjutan dan memerangi pemanasan global. Kita, Anggota Parlemen, harus memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan perdamaian. Kita seharusnya tidak duduk di pagar dalam menghadapi ketegangan geopolitik,” terang Puan.

Istilah dari ‘tidak duduk di pagar’ itu dapat dimaknai bahwa negara-negara kawasan Asia-Pasifik tidak boleh netral terkait perang nuklir. Artinya, menurut Puan, dibutuhkan sikap tegas dari APPF terhadap penggunaan senjata nuklir.

“Kita harus meyakinkan pemerintah kita masing-masing untuk tidak menggunakan kekerasan dalam resolusi konflik. Kita membutuhkan lebih banyak dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan perbedaan antar bangsa,” tambah Puan.

Puan lalu menyinggung soal penyelenggaraan ‘The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit’ (P20)’ yang baru saja digelar awal bulan lalu di Jakarta. DPR RI menjadi tuan rumah dan presidensi pertemuan forum parlemen negara-negara G20 tahun ini dengan topik ‘Parlemen yang Lebih Kuat untuk Pemulihan Berkelanjutan’.

“Pada pertemuan dan di tingkat global, ada pemahaman bahwa parlemen harus bekerja secara efektif jika kita ingin menjadi bagian dari solusi krisis saat ini,” ujarnya.

Asia-Pasifik pun dinilai membutuhkan parlemen yang kuat dan efektif agar dapat berkontribusi menciptakan kawasan yang damai dan sejahtera.

“Oleh karena itu, mari kita bekerja sama selama pertemuan APPF ini dalam mencari kontribusi parlemen untuk solusi dari tantangan kita bersama di Asia-Pasifik,” tegas Puan.

Pemberdayaan Perempuan

Pada kongres APPF ke-30, Puan juga berbicara soal pentingnya pemberdayaan perempuan demi kemakmuran masyarakat dunia. Ia mengurai kemajuan Indonesia dalam hal kesetaraan gender.

Sebelum APPF dibuka, Puan mengikuti forum khusus bagi anggota parlemen perempuan Asia-Pasific bertajuk ‘Memberdayakan Perempuan untuk Mengatasi Krisis di Masa Depan’. Ia mendapat kesempatan berbicara dalam forum ini menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Nasional Kerajaan Thailand sebagai tuan rumah penyelenggaraan APPF ke-30.

Menurutnya, pertemuan anggota-anggota parlemen perempuan sangat penting mengingat saat ini dunia sedang menghadapi tantangan besar di mana situasi global terus menjadi lebih kompleks.

“Dan perempuan tetap rentan ketika dunia mengalami krisis di masa depan. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan perempuan agar dapat bertahan menghadapi krisis di masa depan,” ungkap Puan.

“Sebagai anggota parlemen, kita perlu menekankan bahwa kekuatan perempuan adalah tanggung jawab kita. Perempuan harus menjadi ‘agen perubahan’, di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya,” lanjut Puan.

Ditegaskannya, peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di politik dan lembaga publik diperlukan, termasuk di pemerintahan dan parlemen. Sebab, perempuan dapat memperkaya perspektif kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

“Keterlibatan perempuan akan membawa proses yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kita juga tidak boleh mengabaikan peran perempuan untuk pembangunan global dan regional termasuk di Asia-Pasifik,” jelasnya

Kendati demikian, Puan menyoroti adanya berbagai tantangan mengenai kepemimpinan perempuan di beberapa bagian dunia seperti persoalan budaya dan struktural.

Puan menyebut, hingga saat ini masih dibutuhkan perjuangan dalam menghadapi sentimen yang berakar budaya terhadap perempuan serta kebijakan yang tidak responsif gender.

Puan lalu menyinggung soal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum yang mendesak 30% kursi untuk perempuan di DPR RI. Ia juga mengungkap adanya peningkatan jumlah anggota DPR RI perempuan, dari hanya 17,3% menjadi 21.39% selama periode 2019-2024.

Ditambahkan Puan, Indonesia semakin banyak memiliki pemimpin perempuan di berbagai bidang. Indonesia pun disebut terus berupaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan.

“Perempuan telah menjadi bagian dari kepemimpinan berbagai lembaga publik di Indonesia. Dan mereka mewakili kemajuan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan kesetaraan gender dan ketahanan perempuan berkaitan erat dengan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai kemakmuran tersebut, parlemen dinilai punya peranan penting.

“Parlemen adalah tulang punggung demokrasi, dan demokrasi adalah tulang punggung kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa kesetaraan gender dan ketahanan perempuan,” sebutnya.

Anggota parlemen di setiap negara diminta untuk bersama-sama mengemban misi dalam memperkuat ketahanan perempuan terhadap segala kemungkinan krisis di masa depan.

“Parlemen harus memobilisasi aksi global dan menerapkan komitmen pemberdayaan perempuan di tingkat lokal. Sekarang saatnya beraksi,” tutup Puan. (ATN)