ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pembangunan hunian berkonsep hijau di wilayah Asia Pasifik membutuhkan investasi sekitar US$17,8 triliun.
Sementara itu, untuk pembangunan 12,72 juta rumah berkonsep hijau di wilayah Indonesia diperlukan investasi sekitar US$200 miliar atau sekitar Rp3.000 triliun dalam 10 tahun ke depan.
“Pemerintah harus bekerja sangat keras untuk memanfaatkan opsi pembiayaan yang mendukung proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Sri Mulyani di forum Seminar Energi Efficient Mortgage Development Throughout ASEAN Countries di Hotel Mulia pada Selasa (22/8/2023).
Menurut Sri Mulyani, tingginya pembiayaan merupakan tantangan yang memerlukan solusi dan inovasi. Karena itu, langkah kolaboratif diperlukan agar Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain, sehingga pemerintah bisa mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi pembangunan berkelanjutan.
“Pembiayaan bangunan yang inovatif dan ramah lingkungan sangat penting untuk mentransformasi perekonomian kita,” tambahnya.
Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung perubahan berkelanjutan. Instrumen fiskal seperti sewa, subsidi, rabat, pembiayaan utang, dan insentif pajak memiliki peran penting dalam mendorong sektor konstruksi bangunan menuju ke arah yang lebih ramah lingkungan.
“Hal itu dapat menciptakan peran katalitik untuk transformasi ini, juga dapat meningkatkan daya ungkit dan menarik lebih banyak keuangan dan investasi hijau dalam bangunan hijau dan efisiensi energi tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah terus menerapkan praktik konstruksi berkelanjutan dengan meningkatkan kondisi pinjaman serta mengurangi risiko investasi swasta melalui instrumen jaminan pemerintah.
“Beberapa proyek sedang dikembangkan dalam inisiatif pendanaan infrastruktur berkelanjutan untuk menguji efektivitas instrumen tersebut,” tambahnya.
Sri Mulyani juga mengungkapkan upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dengan prinsip energi hijau.
Pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi risiko banjir, polusi, emisi, dan pencemaran air serta tanah, sambil membantu Indonesia mencapai target sustainable development goals (SDGs).
Namun, Sri Mulyani mengakui bahwa meskipun pentingnya pembangunan berkelanjutan telah dipahami oleh pemerintah, masih terdapat tantangan di lapangan, termasuk nilai investasi yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan dengan prinsip lingkungan dan energi hijau.
Oleh karena itu, pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, berupaya untuk menciptakan opsi pembiayaan lain guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Inisiatif ini melibatkan berbagai instrumen fiskal dan keuangan inovatif. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News