ASIATODAY.ID, JAKARTA – Delegasi Republik Indonesia (Delri) mendorong perlunya ruang fleksibilitas bagi setiap Anggota G20. Hal itu penting untuk mendukung pengembangan konsep dan kerangka Digital Public Infrastructure (DPI) sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing negara.
Pembahasan mengenai tiga isu prioritas Digital Economy Working Group (DEWG) di bawah Presidensi G20 India memasuki hari terakhir. Dinamika perundingan atas masing-masing isu cukup beragam karena terdapat perbedaan pandangan antarnegara Anggota G20.
“Terkait dengan DPI, kami menekankan beberapa hal. Pertama, kami meyakini bahwa DPI yang diusulkan oleh Presidensi India perlu memiliki ruang fleksibilitas untuk seluruh Anggota G20. Usulan ini akhirnya dapat diterima, sehingga artinya DPI dapat diadopsi oleh masing-masing negara Anggota, tetapi kita juga dapat mengembangkannya sendiri,” ujar Ketua Delri yang menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba di sela rangkaian Pertemuan DEWG Keempat, di Taj West End, Bengaluru, India, Kamis (17/08/2023).
Selanjutnya Sekjen Mira Tayyiba menyatakan DPI harus dipisahkan konteksnya antara DPI di ranah domestik dengan DPI yang bersifat lintas batas negara (cross-border).
“Harus dipisahkan antara DPI yang berlaku di ranah domestik dengan DPI yang bersifat cross-border. Kami menyampaikan bahwa, saat ini negara Anggota G20 sebaiknya memusatkan perhatian pada aspek domestik di negara masing-masing, karena adanya perbedaan regulasi di masing-masing negara. Contohnya, dalam konteks Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang telah disahkan tahun lalu,” jelasnya.
Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, isu cross-border dalam kerangka DPI kemungkinan akan menjadi pembahasan jangka panjang mengingat belum semua negara Anggota mengadopsi DPI.
Adapun isu prioritas kedua berkaitan dengan Keamanan Siber di sektor Ekonomi Digital yang merupakan kelanjutan dari Presidensi G20 Indonesia tahun lalu yang berfokus pada aspek security dan safety, termasuk privasi dan pelindungan data.
Mengenai pembahasan isu prioritas ketiga kecakapan digital untuk mempersiapkan angkatan kerja, DELRI menyambut baik usulan Presidensi G20 India untuk melakukan perbandingan antar negara.
“Jadi, mereka mendorong negara Anggota G20 untuk mengidentifikasi dan membandingkan keterampilan serta kompetensi digital antarnegara bila ada dua negara yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini, kami menyambut baik proposal tersebut,” tutur Mira Tayyiba.
Ketua Delri Mira Tayyiba menilai secara keseluruhan, pembahasan mengenai isu prioritas ini mengalami penajaman. Hal ini terjadi karena ada beberapa pihak yang tampaknya memiliki misi yang cukup berbeda, yang secara spesifik terkait dengan negaranya masing-masing.
“Namun, kami belum dapat mengungkapkan posisi kami secara detil mengingat masih dalam tahap negosiasi dengan dinamika perundingan yang cukup intens”, tandasnya.
Berkaca dari Pertemuan DEWG Keempat Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, pembahasan mengenai kondisi geopolitik diwarnai dengan perdebatan cukup sengit. Hal ini diprediksi juga akan terjadi pada pertemuan kali ini.
Pertemuan hari ini menghasilkan kesepakatan pada dokumen akhir yang akan diadopsi dan dibacakan pada Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Ekonomi Digital pada 19 Agustus 2023. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News