ASIATODAY.ID, BISHKEK – Presiden Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov mengklaim adanya upaya perebutan kekuasaan secara ilegal usai berakhirnya pemilihan umum parlemen pada akhir pekan kemarin.
Ia menyebut upaya perebutan kekuasaan itu terlihat dalam aksi unjuk rasa ribuan orang di Bishkek pada Senin malam hingga Selasa pagi (6/10/2020).
Dalam pidatonya, Jeenbekov meminta aparat keamanan untuk menahan tembakan ke arah demonstran agar tidak ada korban jiwa maupun luka.
“Tadi malam, sejumlah kekuatan politik berusaha merebut kekuasaan negara secara ilegal. Mereka menggunakan hasil pemilu sebagai kedok. Mereka telah melanggar ketertiban umum,” kata Jeebenkov, dikutip dari TASS.
“Mereka telah mengabaikan arahan petugas, memukuli dokter, dan merusak bangunan. Saya memerintahkan aparat penegak hukum untuk tidak melepaskan senjata dan tidak menumpahkan darah warga,” sambungnya.
Jeebenkov menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah meningkatnya ketegangan, terutama di sekitar gedung parlemen di Bishkek.
Pada Minggu 4 Oktober, Kyrgyzstan menggelar pemilu parlemen. Hanya empat dari total 16 partai politik yang melewati ambang batas tujuh persen untuk bisa masuk ke parlemen.
Keempat partai itu disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Jeebenkov. Karena tidak adanya mayoritas, keempatnya harus membentuk koalisi.
Ribuan warga yang mengecam adanya kecurangan dalam pemilu Kyrgyzstan turun ke jalanan ibu kota. Banyak dari mereka yang mengepung dan menyerbu gedung parlemen. Polisi menggunakan gas air mata, meriam air, dan juga granat kejut dalam upaya membubarkan massa.
Video di media sosial memperlihatkan pedemo berada di kompleks parlemen. Sebagian dari mereka memanjat pagar, dan sebagian lainnya mendorong pintu gerbang utama. Asap kemudian terlihat mengepul dari area gedung.
Sekitar 120 orang dilaporkan terluka dalam bentrokan pada Senin, yang sebagiannya adalah aparat penegak hukum.
Kementerian Kesehatan Kirgistan mengonfirmasi adanya sejumlah orang yang terluka serius dalam bentrokan, namun tidak ada satu pun kematian.
PM Mundur
Sementara itu, Perdana Menteri Kyrgyzstan, Kubatbek Boronov mengundurkan diri setelah kerusuhan pasca pemilihan umum kian meluas. Kondisi saat ini mendorong Badan pemilihan umum untuk membatalkan hasil pemilihan parlemen pada Minggu (4/10).
Boronov yang menyatakan pengunduran diri pada Selasa (6/10) digantikan oleh politisi nasionalis oleh pengunjuk rasa dari penjara sehari sebelumnya. Boronov adalah sekutu Presiden Kyrgyzstan, Sooronbay Jeenbekov yang pro-Rusia.
Layanan pers parlemen mengatakan Perdana Menteri baru, Sadyr Japarov terpilih dalam pertemuan luar biasa di sebuah hotel setelah demonstran merebut gedung parlemen.
Pada Selasa, pengadilan di Bishkek membatalkan hukuman 11,5 tahun kepada Japarov yang dihukum karena penyanderaan dan kejahatan sejak 2018.
Mengutip AFP, hasil pemilihan tersebut turut memicu kerusuhan pada Senin (5/10) malam di ibu kota Bishkek. Demonstran merebut gedung-gedung pemerintah dan membebaskan politisi terkenal dari penjara, termasuk mantan presiden Almazbek Atambayev.
Para pendukung oposisi membanjiri jalan-jalan di Bishkek menuntut pengunduran diri presiden dan pemilihan ulang. Demonstrasi damai lantas berubah menjadi kekerasan setelah terjadi bentrok antara polisi dan massa.
Beberapa demonstran kemudian berbaris di gedung Komite Keamanan Nasional Negara, tempat Atambayev dipenjara.
Komisi Pemilihan Umum Pusat Kyrgyzstan mengatakan mereka telah “membatalkan hasil pemilihan” yang membuat partai-partai yang dekat dengan Presiden Jeenbekov mendominasi hasil, di tengah tuduhan pembelian suara massal.
Lebih dari 12 partai politik mengatakan mereka telah membentuk ‘dewan koordinasi’ untuk memulihkan stabilitas dan ‘kembal ke supremasi hukum’. Mereka juga mengkritik kepresidenan karena gagal memastikan pemilihan yang adil. (ATN)